Potensi Money Politik Dalam Ruang Pelik

Penulis: MSB

2019 ini daerah tingkat II Kabupaten Bima akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak, hal ini sudah termaktub dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) No. 65 tahun 2019 tentang pilkades tentunya ini menjadi batu loncatan bagi desa untuk mengubah cara pandang tentang demokrasi.

Ya,, demokrasi memang sepenuhnya ditangan rakyat sesuai dengan istilahnya secara epistimologi, yang orientasinya "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Tetapi dewasa ini dalam ruang pelik tentunya gaya politik sudah variatif, bahwa demokrasi telah di telanjangi habis-habisan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga melahirkan cara berfikir yang praktis dan pragmatis tentang politik dan demokrasi. Hal ini tentunya menjadi keresahan bagi negeri yang demokratis seperti Indonesia.

Berbicara gaya berpolitik yang variatif tentunya banyak yang kita tahu, seperti politik identitas, politik etis (balas budi), politik uang (money politik) dan masih banyak bentuk politik lainnya yang sukar dilakukan dalam menjemput pesata demokrasi.

Politik yang awal mulanya menjadi panglima dalam kehidupan manusia, kini menjelma menjadi momok yang sangat menakutkan dan tak jarang ada kaum minoritas yang sangat anti terhadap politik sebab ada unsur "eks" yang merasukinya.


"mungkin" orang beranggapan siapa yang memiliki banyak uang itu yang akan menjadi pemenang pada setiap kontestasi politik baik di tingkat nasional sampai ke tingkat desa. Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara. 


Mari kita ukur bagaimana potensi politik uang yang terjadi diruang pelik atau ruang sempit pada skala desa ? 
Sederhanya, bahwa politik uang ini merupakan proses transaksi kepada orang lain untuk mempengaruhi seseorang agar memilih pemimpin yang memiliki modal (uang). Hal ini jelas bertentangan dengan amanat pasal 178 A No. 10 tahun 2016 yang berbunyi " Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan kepada calon tertentu terancam pidana penjara 6 tahun dan denda 1 miliyar",. 
Rakyat hari ini sedang dalam kondisi dilematis yang artinya terpenjara antara pilihan berdasarkan nurani dan pilihan berdasarkan besaran nominal. Sudah menjadi suatu yang fardu kalau tugas daripada rakyat untuk mengawasi proses demokrasi yang ada di ruang lingkupnya masing-masing. Hal ini dilakukan supaya hawa dan tensi politik bisa dirasakan dengan sejuk. 
Penulis bermaksud untuk mengajak rakyat yang sadar dan hak suaranya tidak mau dibayar oleh apapun untuk mengatakan LAWAN dan TOLAK POLITIK UANG walaupun pada tingkat desa, karena semakin sempit ruang politik jelas semakin kuat tonjolan politik uang.

 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru