Birokrasi Digital. Antara Budaya Kerja Dan Tradisi Milenium

Tenggat waktu menuju e government pada tahun 2020 menyisakan beberapa stage (istilah dalam game untuk tingkatan bermain menyelesaikan misi akhir)  sebelum meraih tujuan. Pasca inisiasi sistem dan evaluasi 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE yang dibangun pemerintah propinsi Nusa Tenggara Barat jika diukur dari beberapa indeks penilaian punya catatan catatan kecil yang harus dibenahi.
Memulai sebuah budaya kerja baru tentu tak sesederhana me restart sebuah sistem kecil. Akankah entitas manusia sebagai pengguna teknologi menempatkan sistem elektronik sebagai sekadar pilihan atau sebagai tuntutan milenial yang memiliki tradisi efektif, efisien, ekonomis.

Platform digital untuk bisnis atau e commerce telah lebih dulu membuktikan tuntutan milenial itu. Tinggal memelihara tradisinya untuk ikut berkompetisi kedalam sistem yang lebih besar. Ribuan start up bahkan beberapa unicorn asli Indonesia berani menjamin masa depan ekonomi kita melalui perdagangan elektronik. Mengatasi suplai dan stok item, memangkas ongkos distribusi dan kompetitif melabel harga item.
Hal yang sama berlaku dalam pemanfaatan dan penerapan e government. Pelayanan birokrasi dan pengelolaan administrasi adalah marketplace seluruh kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pelayanan publik dan pengelolaan aset publik kedalam sistem pemerintahan yang bersih dan melayani sesuai Visi NTB Gemilang harus mampu meng upgrade kemampuannya dalam menerima dan mengelola jutaan byte persoalan yang dihadapi warga.

Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pedoman evaluasinya dibuatkan aturan turunan melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah. Semua kebijakan terkait tata kelola SPBE secara internal telah menjadi cetak biru arah pengelolaan pemerintahan di masa depan. Dalam migrasi sistem yang sedang running, dua atau lebih kebijakan internal terkait SPBE dinilai belum dievaluasi dan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga belum menghasilkan kebijakan kebijakan baru untuk kematangan sistem.
Sejak lama sistem yang efisien dan memberikan output (keluaran) yang maksimal menjadi dambaan setiap penyelenggara organisasi. Apalagi organisasi birokrasi dengan entitas yang banyak memerlukan pola pengaturan (sistem) yang mudah dikendalikan secara internal maupun dapat memberikan keluaran yang sesuai dengan harapan pengguna.
Birokrasi adalah pengelolaan korespondesi pemerintahan yang dapat memberikan informasi tentang alur kerja dengan perangkat aturan dan proses kerja birokrasi. Keluarannya adalah  pelayanan bagi masyarakat sebagai pengguna system birokrasi maupun pemerintah sebagai admin sistem jaringan birokrasi.

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, pasal 19 menjelaskan tentang keberadaan Pusat Data Elektronik Terpadu dan Pasal 16 tentang Kebijakan Layanan Pengoperasian Pusat Data. Secara umum telah mengatur secara komprehensif tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK. Jika didalam kapabilitas proses, infrastruktur yang telah dibangun pemerintah propinsi sudah melampaui capaian dan penilaian evaluasi. Beberapa penerapan aplikasi layanan dan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi masih memerlukan waktu untuk dapat diterima sebagai sebuah sistem kerja.

Misalnya aplikasi NTB Care yang dibuat sebagai layanan pengaduan warga masyarakat. Aplikasi ini secara sistem telah berjalan dengan dukungan teknologi informasi yang baik. Namun penggunaannya di masyarakat perlu dibarengi dengan  respon yang cepat agar sosialisasi aplikasi layanan pengaduan berbasis eletronik ini mendapat perhatian. Begitu pula dengan layanan administrasi pemerintahan seperti e Sakip yang mengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah berjalan baik namun perlu dievaluasi dan diperbaiki secara internal. Hal ini berkaitan dengan pengendalian sistem internal maupun pertanggungjawaban transparansi oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan dari evaluasi indeks SPBE, kelemahannya adalah tentang manajemen yang belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini penting untuk pengembangan sistem dan pembuatan kebijakan baru terkait SPBE.

Pemprov NTB sudah memiliki tujuh dari sepuluh kebijakan layanan SPBE. Ada manajemen Perencanaan dan Penganggaran, manajemen Keuangan, manajemen Kinerja, Layanan Pengadaan, Pengaduan Publik, Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Layanan Publik. Namun seperti dijelaskan diatas, secara kapabilitas fungsi teknis, sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah belum memperlihatkan struktur jaringan yang terintegrasi. Beberapa OPD masih harus terus didorong untuk memulai atau mengupgrade kemampuan system mereka agar dapat mendukung program layanan NTB Satu Data yang sedang dikerjakan sehingga tingkat kematangan sistem dapat berjalan optimal sehingga dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. NTB Satu Data adalah system informasi berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pemerintah propinsi sebagai kriteria keterbukaan informasi public. Nantinya seluruh data publik yang terekam didalam sistem terpisah di OPD akan dapat diakses dengan menggunakan single identity kependudukan.

Beberapa kebijakan internal terkait layanan Naskah Dinas, manajemen Kepegawaian belum terpenuhi. Layanan Whistle Blowing System sebagai upaya proses pengaduan terhadap pelanggaran undang undang, peraturan/ standar, kode etik dan kebijakan yang berpotensi ancaman langsung atas kepentingan umum masih harus diupayakan. Tujuannya adalah mempercepat penerapan aplikasi umum berbagi pakai yang terintegrasi kepada seluruh instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban transparansi pengelolaan pemerintahan. Termasuk juga aduan korupsi, kolusi dan nepotisme jika terjadi.
Penerapan e-Government akan memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pihak-pihak lain. Guna memastikan adanya keterlibatan publik, lembaga pemerintah perlu memastikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penyedia perangkat agar inovasi tetap berlangsung dan bisa diterima oleh publik.
Jika indikasi pemanfaatan SPBE dinilai dari keterbukaan informasi publik. Evaluasi yang telah dilakukan memberikan status menuju badan public informatif. Sesuai undang undang keterbukaan informasi public, implementasi terkait aturan pelaksanaan tersebut didalamnya mengumpulkan informasi, melayani informasi, menyediakan informasi dan mengelola informasi.

Beberapa OPD di lingkup pemerintah daerah masih berkualifikasi informatif. Indikator seperti kurangnya anggaran OPD dan masih adanya OPD yang disengketakan atas informasi publik juga menjadi indikator penilaian belum mampunya pemerintah daerah mencapai badan publik informatif. Untuk itu, penguatan Sistem Informasi Berbasis Elektronik akan mampu mem bypass sistem “konvensional” maupun mempercepat migrasi keseluruhan dengan perangkat aturan yang telah ada mulai dari Undang Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah sampai dengan peraturan pelaksanaan teknis yang memungkinkan alokasi anggaran untuk infrastruktur dan arsitektur serta manajemen sumber daya manusia sebagai operator terintegrasi sebagai hardware dan software Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem informasi elektronik adalah keniscayaan. Sebuah tuntutan era digital. (jm – tim media)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru