Politik Kekuasaan Ajaran Islam di Hancurkan

Hubungan agama dan politik selalu heboh. Ajaran agama menekankan keimanan, ritual peribadatan, dan moralitas. Adapun politik menekankan aturan main yang mengarah pada perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara.

Kedua aspek itu pada praktiknya saling memengaruhi, bahkan tak terpisahkan. Terlebih dalam ajaran dan sejarah Islam, agama dan politik sejak masa Rasulullah sampai sekarang senantiasa menyatu.

Konflik dan perseteruan antarsesama dinasti Islam tak pernah surut, bahkan sampai hari ini. Yang terjadi adalah kepentingan politik yang dibumbui dan dicarikan legitimasinya pada agama.

Sejarah mencatat, tokoh, komunitas, dan institusi keagamaan bisa berperan menjadi penjaga moral masyarakat serta pengkritik kekuasaan yang garang. Pula, agama bisa menjadi sumber energi luar biasa untuk melakukan perlawanan terhadap rezim korup dan despotik. Sejarah gerakan Gereja Katolik di Amerika Latin, Black Chruches di Amerika Serikat, Sufi Sanusiyah di Lybia, atau Tarekat Qadiriyah-Naqsabandiyah di Banten, Indonesia, hanyalah sekelumit contoh sejarah dimana agama telah melakukan fungsi kritisnya sebagai medium kritik sosial sebuah masyarakat sekaligus sarana perubahan politik sebuah tatanan kekuasaan.

Penting untuk dicatat, bukan hanya agama yang melakukan perlawanan terhadap politik. Politik juga sering melawan, mengintimidasi, dan menghancurkan agama. Dengan kata lain, hubungan sekaligus nasib agama dan politik akan ditentukan oleh otoritas mana yang paling kuat dan dominan dari keduanya serta bagaimana watak dan karakter para elit politik dan elit agama yang kebetulan berkuasa. Jika politik menjadi “superordinat”, maka agama akan berpotensi menjadi “subordinat”. Begitu pula sebaliknya.

Baru-baru ini negara indonesia sedang mendapat cobaan dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51. Calon Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Djahja Purnama yang orang-orang menyatakan tentang dirinya telah menistakan Al-Qur'an,"Orang Muslim di bohongi dengan surat Al-Maidah ayat 51",Ujarnya. sama artinya tentang penyataan Ahok adalah memperdepankan kekuasaan politik dibandikankan dengan Agama.

dari pernyataan Ahok para MUI-MUI marah dan melakukan berbagai macam aksi dari tanggal 4 November dan 2 Desember. Jagat media sosial jadi riuh karena pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang membahas penggunaan surat Al Maidah ayat 51, dalam suasana menjelang Pemilihan Gubernur DKI 2017.

Sekadar catatan, ayat itu memang kerap menjadi materi kampanye untuk mengarahkan warga muslim DKI agar tidak memilih Ahok. Semisal ketika dipakai dalam kasus video #TolakPemimpinKafir, beberapa waktu silam. Adapun pernyataan Ahok yang jadi sorotan termuat dalam pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu, pekan lalu (27/9).

Saat itu, Ahok menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta dalam bidang perikanan--termasuk memberikan bantuan 4.000 benih ikan kerapu.

Dari pernyataan Ahok kita bisa mengartikan bahwa politik lebih dikedepankan dibandingkan dengan agama. Pada dasarnya agama juga bisa berfungsi sebagai “stempel” atau legitimator politik-kekuasaan sejak zaman "baheula" hingga dewasa ini. Di sejumlah negara, dewasa ini agama-politik banyak melakukan “perkawinan” dan menjalin hubungan “simbiosis mutualisme”: politik memberi jaminan proteksi keamanan masyarakat agama, sementara agama memberi “legitimasi teologis” untuk melanggengkan kekuasaan politik.

salah seorang penulis produktik yang bernama Al-Mawdudi menengaskan dengan menfartikan bahwa perintah Allah dan Rasulnyaa tidak boleh diragukan. Karena itu, lembaga-lembaga ekskutif, yudikatif,dan legislatif tidak diperkenankan membuat suatu aturan ataupun keputusan yang bertentangan dangan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu bila suatu negara menjalankan kedqulatannya namun tidqk sesuai dengan perintah Allah, maka negara tersebut telah melepaskan dirinya dari hukum-hukum Allah. Meskipun demikian, Al-Mawdudi menyadari bahwa konsep politiknya akan sulit diterapkan selama tidak terkait dengan keluatan politik yang bersifat manusiawi, dari keterkaitan inilah muncul apa yang dimaksud dengan konsep Khalifah.

Hubungan politik dengan agama tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa politik berbuah dari hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan, pertama, oleh sikap dan keyakinan bahwa seluruh aktifitas manusia, tidak terkecuali politik, harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama; kedua, disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan manusia yang paling banyak membutuhkan legitimasi adalah bidang politik, dan hanya agamalah yang dipercayai mampu memberikan legitimasi yang paling meyakinkan karena sifat dan sumbernya yang transcendent.

Di dalam sejarah Islam, masuknya faktor agama (teologi) ke dalam politik muncul ke permukaan dengan jelas menjelang berdirinya dinasti Umayyah. Hal ini terjadi sejak perang Siffin pada tahun 657, suatu perang saudara yang melibatkan khalifah ‘Ali b. Abi Talib dan pasukannya melawan Mu’awiyah b. Abi Sufyan, gubernur Syria yang mempunyai hubungan keluarga dengan ‘Uthman, bersama dengan tentaranya. Peristiwa ini kemudian melahirkan tiga golongan umat Islam, yang masing-masing dikenal dengan nama Khawarij, Shi’a, dan Sunni.

Dalam kehidupan bernegara, bidang politik sangat diperlukan. Namun semua ilmu yang berhubungan dengan politik tidak dapat dipisahkan dengan ilmu dan konsep agama yang telah ada. Pada agama ada suatu kalimat yang membuat dan merupakan konsep awal politik yaitu “Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, jadi Allah melarang perbuatan jelek, perbuatan jahat dan ketidakadilan.

Ini dapat diartikan bahwa semua ilmu politik merupakan bentuk nyata dari penggunaan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai contoh, dalam ilmu politik terdapat pemilihan pemimpim berdasarkan demokrasi, konsep itu didapat dari ilmu agama yang tidak menginginkan adanya perpecahan para pejabat yang akan menyengsarakan rakyat.
Dan masih banyak lagi yang merupakan konsep dalam agama dan diadaptasi serta di jadikan politik dalam berbangsa dan bernegara.

Salah satu cara agar NKRI tetap utuh yaitu dengan menghubungkan keduanya yaitu Politik dan Agama. Karena jika keduanya dipisahkan di negara ini, kita bisa meramal akan kehancuran Negara. Indonesia yang memiliki berbagai macam agama, namun mayoritas islam lebih kental dibandingkan agama lainnya, inilah kenapa Agama harus menjadi symbol untuk politik.

Dalam konteks ini, secara teori, maka hubungan agama dan politik adalah sejajar (koordinat), bukan saling mendominasi dan menguasai tetapi saling melengkapi dan menguntungkan satu sama lain. Meskipun dalam prakteknya tentu saja tetap terjadi “perselingkuhan” sana-sini dimana agama atau politik mencoba “main mata” dan “berselingkuh” dengan pihak lain diluar “komunitas agama” atau bahkan secara diam-diam saling menjegal dan mendelegitimasi otoritas masing-masing.

Mayoritas-minoritas sewajarnya dipergunakan dalam politik-demokrasi. Di dalamnya ada persaingan dalam perebutan kekuasaan, permusuhan dan pertarungan, bahkan ada yang dilakukan dengan tidak adil, tidak jujur dan dengan kekerasan dengan akibat kekacauan dan penderitaan. Ajaran dasar agama tidak mengenal atau bahkan anti persaingan, perebutan kekuasaan, permusuhan dan pertarungan apalagi dengan kekerasan dan kerusuhan. Agama bertugas mengubah kekacauan, kekhawatiran, kegelisahan dan penderitaan menjadi teratur, tenteram dan damai sejahtera. Pembagian mayoritas-minoritas dalam umat dan masyarakat menghambat pelaksanaan tugas agama itu.  

Jika demikian, hendaknya penggunaan istilah dan perwujudan makna mayoritas-minoritas dihilangkan dalam kamus hidup beragama. Umat beragama, masyarakat dan pemerintah seyogianya menggunakan dan membawa nilai-nilai dan paradigma mayoritas-minoritas di dalam ruang politik praktis saja sebagai habitat aslinya.

Inilah kenapa saya ingin menyelesaikan sebuah artikel ini, karena kasus Indonesia yang saat ini lagi hancur karena pernyataan Ahok disebuah pidato saat sosialisasinya. Karena juga kita bisa meramalkan kehancuran NKRI jika politik didepankan. Maka dari itu mari kita bangun kembali NKRI lebih maju. [] - 05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru