Car Wash Dance di Lombok, Tanggung Jawab Siapa?

Beberapa waktu lalu, masyarakat Nusa Tenggara Barat di hebohkan dengan sebuah acara yang dicap mencoret citra NTB sebagai pulau yang berbudaya santun dan religious. Sebuah acara dengan konsep menari sambil mencuci mobi (car wash dance) namanya. Berpusat disalah satu perbelanjaan modern super mewah yakni Lombok Epicentrum Mall.

Seluruh elemen masyarakat NTB berlomba-lomba mengecam keras kegiatan ini melalui media social baik melalui facebook, twitter, instagram bahkan media local tidak luput dari bagian menayangkan dan melakukan prostes keras secara terbuka pada acara tersebut, lantas siapa yang mesti bertanggung jawab atas keteledoran acara tersebut?

Pertanyaan ini memang harus ditanggapi dengan serius, mengingat bahwa sejumlah prestasi NTB sangat erat berkaitan dengan kereligiannya. Seperti misalnya beberpa waktu lalu, gubernur kebanggaan bumi gora itu baru saja menerima penghargaan sebagai TOP Eksekutif Muslim 2016 oleh Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI). Belum lagi kemudian beberapa waktu lalu NTB juga menyabet penghargaan sebagai World Best Halal Tourism dan World’s Best Halal Honeymoon Destination. Namun ini bisa tercoreng akibat dari ulah beberapa oknum seperti layaknya acara car wash dance ini.

Masyarakat NTB khususnya tentu kecewa dengan acara seperti ini, mengingat masyarakat NTB merupakan masyarakat yang sangat kental dengan adat budaya. Kelangsungan hidup masyarakat NTB hari ini masih sangat memperhitungkan adat istiadat yang dari dulu ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Keberadaan pusat perbelanjaan besar seperti Mall seharusnya harus juga menoleransi bagaimana kehidupan masyarakat disekitarnya.

Munculnya pusat perbelanjaan mewah seperti mall memang sedang tumbuh di NTB. Tidak tanggung-tanggung dalam dua tahun terahir berdiri megah dua pusat perbelanjaan besar yakni Lombok Epicentrum Mall (LEM) dan Lombok City Center (LCC). Sebelumnya diketahui bahwa mall hanya ada satu di NTB yakni Mataram mall yang berada di sekitaran jalan pejanggik. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat NTB, beberapa investor dan pengusaha melirik bahwa NTB sangat tepat jika memiliki pusat pebelanjaan super megah.

Ini mungkin adalah menjadi salah satu alasan kenapa kemudian muncul dua mall besar baru di NTB khususnya di Kota Mataram yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, politik sampai dengan budaya.  Lantas jika kembali dengan pertanyaan di atas, siapa yang harus bertanggung jawab dengan kejadian ini. Mari cobak kemudian kita bahas bersama.

Pembangunan pusat perbelanjaan ini tentunya harus memiliki sederetan prosedur yang harus di ikuti, bukan kemudian hanya berkeinginan lantas langsung membangun. Prosedur dalam membangun sebuah pusat perbelanjaan besar tentu sudah ada mekanisme yang harus dilalui, misalnya izin membangun yang sesuai dengan peraturan daerah setempat sampai bagaimana nantinya setelah membangun harus mengikut sertakaan masyarakat sekitar dan tidak mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat.

Keteledoran pengelola LEM dalam memberikan izin dalam acara car wash dance harus segera di tindak lanjuti oleh pemerintah daerah khsusnya gubernur NTB. Keberadaan pusat perbelanjaan mewah megah seperti LEM, Mataram Mall, LCC ini harus dijaga ketat dan diperhatikan segala macam kegiatannya. Bukan kemudian hanya melihat secara luar kemegahan bangunannya namun sarat dengan hal-hal buruk yang nantiny dapat memperburuk citra NTB.

Keberadaan mall-mall ini harus memperhatikan dan menghargai kehidupan masyarakat NTB, bukan kemudian malah mencba untuk mempengaruhi masyarakat NTB dengan hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan kehiduap yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Miris tentu kita melihat kejadian ini, provinsi dengan penghargaan wisata halal dunia, wisata syariah, kemudian eksekutif muslim namun tercoreng dengan kegiatan an moral yang dapat menghancurkan karakter daerah.

Sebagai masyarakat NTB, tentu secara pribadi penulis ingin mengajak seluruh element masyarakat NTB pada khususnya untuk selalu menjadi pengawas terhadap bagaimana gerak-gerik keberadaan pusat perbelanjaan besar yang ada di NTB ini. Peran masyarakat tentu sangat memiliki andil besar dalam bagaimana menjaga kehidupan masyarakat NTB agar tidak dirasuki oleh budaya-budaya luar yang kurang baik. Ini tentu harus dilakukan secara bersama-sama tidak hanya milik pribadi ataupun kelompok namun seluruh kalangan masyarakat NTB.

Akhirnya, pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi NTB harus segera menyikapai dengan serius siapa yang bertanggung jawab atas acara yang meresahkan masyarakat NTB. JIka beberapa waktu lalu pihak legislatf dari DPRD Provinsi NTB komisi V sudah menegur General Manager (GM) LEM dan secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat NTB, pihak eksekutif dalam hal ini Gubernur NTB juga harus mengambil sikap untuk menjawab keresahan masyarakat.

Sikap proventif dan progresif harus segera di lakukan guna memberikan efek jera bagi pengusaha-pengusaha nakal yang ingin merubah budaya masyarakat. Gubernur NTB tidak boleh membiarkan pihak LEM hanya dengan meminta maaf saja, namun juga harus diberikan sanksi. Tentu ini dapat menjadi pembelajaran bagi beberapa pusat perbelanjaan lainnya untuk tidak bermain-main dengan hal semacam ini.  Jika ini tidak ditanggapi dengan serius maka kedepannya kita tidak tahu acara seperti apa lagi yang akan ditampilakn dimuka umum. Jika hari ini car wash dance mungkin bisa saja besok erotic dance atau bahkan lebih jika tidak ada sanksi yang berat diberikan. () -03

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru