Pergantian Kurikulum Hamburkan Kas Negara

KM. Sukamulia - Kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu pendidikan, tanpa adanya kurikulum makan proses pembelajaran tidak akan bias dilaksanakan. Di Indonesia sendiri kurikulum diperbaharui setiap 10 tahun sekali, tetapi ahir-ahir ini perubahan kurikulum dilakukan dalam waktu yang singkat terutama dari kurikulum 2004 yang kemudian disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tahun-tahun berikutnya, kurikulum pendidikan Indonesia terus diganti dan ternyata program pergantian kurikulum itu hanya menghambur-hamburkan kas negara sebab hingga saat ini kurikulum tersebut belum menunjukkan hasil yang positif.

Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan suatu desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu. Mengacu pada pengertian tersebut, dan juga untak merespons terhadap keberadaan PP No.25/2000, maka salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Depdiknas adalah menyusun standar nasional untuk seluruh mata pelajaran, yang mencakup komponen-komponen; (1) standar kompetensi, (2) kompetensi dasar, (3) materi pokok, dan (4) indikator pencapaian.

Kurikulum Berbasis Kompetensi telah dirumuskan sejak tahun 2004 dan terus disempurnakan oleh Tim Kerja. Sosialisasi KBK kepada perguruan tinggi telah dilakukan pada tahun 2005 dan 2006 dan dilanjutkan dengan pelatihan untuk pelatih sampai tahun 2008. Sebanyak sekitar 800 orang dosen perwakilan dari 372. Perguruan tinggi telah mengikuti pelatihan yang diharapkan dapat mendiseminasikan dan menggunakan pengetahuan KBK di perguruan tingginya. Dari hasil pemantauan terhadap implementasi KBK tahun 2007, ternyata baru sekitar 60% peserta pelatihan telah menerapkan hasil pelatihan dengan berbagai tingkatan.

Belum terlihat hasil yang optimal dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, pada tahun 2008 pemerintah bersama Menteri Pendidikan Nasional melakukan perubahan lagi, yaitu dengan membuat kurikulum baru yang kemudian disebut dengan istilah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan model kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini lahir seiring dengan tuntutan perkembangan yang menghendaki desentralisasi, otonomi, fleksibilitas, dan keluwesan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengalaman selama ini dengan sistem pendidikan yang sentralistik telah menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pusat sehingga kemandirian dan kreativitas sekolah tidak tumbuh. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan baru berupa desentralisasi yang ditandai dengan pemberian kewenangan kepada sekolah untuk mengelolah sekolah sediri.

Pelatihan demi pelatihan diselenggarakan untuk memantapkan kemampuan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Banyak biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara dan sudah terlalu banyak tenaga pelaksana kurikulum yang terkuras. Ketika para pelaksana kurikulum masih dalam kebingungan untuk mencapai tujuan kurikulum KTSP, pemerintah dan pihak-pihak berwenang seenak perutnya mencanangkan kurikulum terbaru yang kemudian mereka sebut dengan nama Kurikulum 2013. Semua pihak belum mengetahui apakah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan telah berhasil ataukah sebaliknya, namun mereka dipaksa untuk mengikuti aturan dan program-program gila yang dicanangkan oleh mereka-mereka yang duduk di kursi empuk.

Di ahir tahun 2012, setiap sekolah dituntut untuk mengirim beberapa guru mata pelajarannya untuk mengikuti pelatihan dan pemantapan KTSP Berkarakter. Pelatihan mereka ikuti di hotel-hotel kelam ekonomi dan atau kelas menengah. Mereka juga diberikan uang saku yang lumayan. Perbaikan gizi itulah istilah yang digunakan oleh guru yang mengikuti pelatihan kurikulum ini untuk menyebut pelatihan persiapan penerapan kurikulum tersebut. Menurut pandangan sebagian guru yang pernah saya ajak memperbincangkan masalah kurikulum, program gonta-ganti kurikulum adalah pemborosan dan menghambur-hamburkan uang negara. Wajarlah jika kami mengatakan hal seperti itu sebab pelatihan dan pengembangan berbagai macam kurikulum menghabiskan tereliunan uang Negara namun satupun dari kurikulum itu tidak memperlihatkan hasil yang positif, pendidikan di Indonesia tetap saja terpuruk dan bahkan semakin terpuruk.

Pertengahan tahun 2013 hingga menjelang berahirnya tahun 2014, berbagai program pelatihan penerapan K-13 terus dilaksanakan. Setiap guru maple wajib (8 mapel) diharuskan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesungguhnya pelatihan itu tidak ada hasilnya. Bagaimana akan berhasil jika peserta pelatihan hanya datang, duduk, main-main kemudian pulang. Dan wajarlah jika peserta pelatihan seperti itu sebab tutornya bersetatus sama dengan yang dilatih dan bahkan ada juga tutor yang belajar dari peserta latihan. Setiap sekolah juga diwajibkan untuk membeli buku Kurikulum 2013. Miliaran bahkan tereliunan kas negara terkucur untuk membiayai pelaksanaan Kurikulum 2013. Namun apa yang terjadi, pada ahir tahun 2013 pemerintah dan Menteri Pendidikan Nasional yang baru mengeluarkan kebijakan lain. Penerapan Kurikulum 2013 dihentikan dan semua sekolah disemat untuk kembali menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Sekolah. Ternyata pemerintah Indonesia sangat senang bermain-main dengan hal yang serius, memang banyak hal yang mereka pertimbangkan namun disisi lain terlalu banyak hal yang mereka sia-siakan dan hamburkan.

Tiga jenis kurikulum sudah dicoba-coba dan dipermainkan namun hasilnya sama saja, “NOL” dan bahkan “MIN” jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. KBK, KTSP, KTSP Berkarakter dan K-13 ternyata tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Degradasi moral anak bangsa juga semakin menjadi-jadi, moralitas anak bangsa tidak terkontrol lagi sebab terlalu banyaknya permainan di dalam dunia pendidikan. Salah satu bentuk permainan yang kerap kita temukan adalah ketidak seriusan para pelaksana kurikulum, bagaimana mereka akan serius jika pemerintah dan Menteri Pendidikan Nasional seenak perutnya merubah kurikulum dalam kurun waktu yang begitu cepat. Melaksanakan kurikulum itu tidak semudah membalik telapak tangan dan tidak secepat menikmati hidangan di atas meja makan. Namun melaksanakan kurikulum itu butuh waktu dan proses yang lama dan oleh sebab itulah pergantian kurikulum dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Hanya saja sejak 2004 hingga kini, pergantian kurikulum dilakukan dalam kurun waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan ahirnya inilah pendidikan kita, inilah generasi muda Indonesia yang amburadul dan buta akan ketentuan moral bangsa Indonesia yang sesuai dengan ajaran agama dan UUD 1945.

Pengembangan kurikulum yang begitu cepat memungkinkan tujuan yang ingin dicapai tidak bias terpenuhi dengan baik. Baik dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi ataupun KTSP, Kurikulum Berkarakter dan ataupun K-13. Dan sekarang KTSP ditetapkan lagi sebagai kurikulum Pendidikan Nasional. Kita nantikan saja bagaimana hasilnya dan proglam gila apa lagi yang akan dicanangkan oleh mereka yang merasa berwenang mengatur hal inin dari atas kursi empuk yang mereka duduki. [] - 05

_By. Asri The Gila_

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru