Birokrasi Pemerintah Mengajarku Berbohong

Beberapa program pemerintah pusat di berikan kepada pemerintah daerah dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya Progran Nasional Pemberdayaan Mayarakat (PNPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk mendapatkan program ini tentunya tidak mudah karena harus ada komitmen pemerintah daerah untuk mendapatkan program ini salah satunya dana shering pemerintah daerah.

Sebagai contoh Program Keluarga Harapan akan di berikan kepada suatu daerah apabila menyepakati adanya dana shering minimal 5 % dari jumlah bantuan yang di berikan ke daerah tersebut.  Namun dalam realitanya tak seperti itu. Timbul petanyakan pada pemerintah daerah apakah pemerintah daerah ini tak pernah membaca proposal yang di ajukan ke pusat atau tak mau tau dengan program yang sudah di terimanya?.  Kabupaten lombok timur merupakan kabupaten terbanyak penerima PKH di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Namun kalau kita mendengar dana shering yang di berikan dari pemerintah daerahnya tak sebanding dengan anggaran yang di keluarkan dari pusat. Untuk tahun ini saja lombok timur mendapatkan bantuan kisaran 25 milyar ke atas namun dana shering yang di berikan hanya 300 juta. Dari provinsi program Keluarga harapan ini juga mendapatkan biaya Oprasional untuk biaya Alat Tulis Kantor (ATK) dan pembelian Snack untuk pertemuan kelompok, dimana di alokasikan per bulan 200 ribu setiap pendamping, inipun belum potong pajak.

Namun biaya oprasional yang di berikan dari provinsi ini tak di berikan tiap bulan melainkan per 3 bulan bahkan bisa molor sampai 4 atau 5 bulan. Dan dana ini akan di berikan apa bila sudah di buatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Dari pembuatan SPJ ini sudah jelas membuka ruang untuk memanipulasikan SPJ, tentunya ada alasan para pendamping membuat SPJ yang di manipulasi, salah satunya karena memang jatah pendamping PKH dari provinsi 200 ribu per bulan. Untuk mendapatkan haknya harus siap dengan sistem birokrasi kita yang harus menggunakan uang dulu baru di ganti belakangan.

Mungkin persepsi  tentang pendamping atau pegawai lintas kementrian di anggap mempunyai banyak uang atau modal sehingga harus duluan membeli alat tulis dan snack untuk pertemuan, namun ketika kita melihat keadaan pendamping secara keseluruhan mungkin kita bisa prihatin, dengan honor yang sangat pas pasan. Bisa di banyangkan jika seorang pendamping PKH memiliki anak SD SMP dan SMA berapa duit yang haru dia keluarkan untuk membiayai anaknya tiap bulannya, belum lagi kebutuhan rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat tentu tak akan bisa mencukupi dengan gaji pendamping PKH yang hanya 2,1 juta.

Ditambah lagi dengan pembelian ATK dan snack untuk pertemuan kelompok, meskipun uang ini akan di ganti nantinya namun ini membuat para pendamping merasa kesulitan. Harapan para pendamping nantinya kepada pemerintah daerah provinsi agar tak perlu membuatkan SPJ karena tugas yang di emban begitu berat, yaitu memperjuangkan hak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) - 05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru