Kemiskinan adalah tanggung jawab bersama

Kemiskinan merupakan musuh sebuah bangsa, kemiskinan merupakan kondisi sosial yang terburuk disuatu bangsa, karena kemiskinan merupakan status sosial yang diberikan kepada masyarakat dalam suatu negara atau komunitas yang dalam kehidupannya tidak mampu serta selalu kurang dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya. Istilah kemiskinan sering kali kita dengar disetiap diskusi-diskusi kecil dikalangan mahasiswa, akademisi, birokrasi, bahkan di ketingkat politisi, karena saya kira kita semua sepakat bahwa persoalan kemiskinan adalah persoalan yang mendasar bagi masyarakat yang memang harus dipikirkan dan menjadi bahan perhatian dalam diskusi semua elemen dan komponen dalam negara. Kemiskinan yang muncul ditengah-tengah masyarakat mendapat banyak asumsi tentang mengapa hal demikian bisa terjadi, semisal masyarakat yang tak terdidik tidak sedikit yang menilai memang ini adalah takdir tuhan yang maha kuasa, kalangan terdidik (mahasiswa/akademisi) pula tidak sedikit yang menganggap bahwa kemiskinan adalah memang disebabkan oleh negara dengan rekayasa sosial dan politiknya untuk kepentingan beberapa individu/komunal dengan menafikkan kepentingan masyarakat bangsa dan kemudian ada juga yang menganggap bahwa kenyataan ini memang merupakan kondisi negara yang tidak bisa diurus dengan baik sehingga SDA yang dimiliki tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dapat menyejahterakan masyarakat.

Tidak ada yang salah dan bisa jadi semua pendapat demikian diatas benar adanya, karena semuanya memiliki alasan tersendiri yang logis  dalam menafsirkan kenapa kemiskinan itu ada. Mengemukanya kemiskinan dalam masyarakat disuatu negara merupakan tanda –tanda kegagalan dan kebobrokan sebuah negara karena sesungguhnya kesejahteraan masyarakat itu adalah merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana tersurat dala kitab suci negara ini yaitu UUD 1945. Sehingga pernyataan diatas dari kalangan terdidik yang mengaggap bahwa soal kemiskinan merupakan salah negara karena salah urus memang bisa dikatakan benar adanya, meminjam bahasanya plato dala tulisan politiea nya “sesungguhnya tidak ada negara yang buruk, yang ada hanya negara yang salah urus”. Kalaupun demikian kita harus mencoba ambil kesepahaman bersama  bahawa kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab negara, sehingga kalaupun ada masyarakat masih tertimpa kemiskinan (belum sejahtera karena tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya) itu semata-mata merupakan kesalahan negara secara tersirat.

“Negara “yang disebutkan sebagai pemegang tanggung jawab kesejahteraan di dalam UUD tersebut tidak sebaiknya saklek dan mutlak kita klaim bahwa merupakan kesalahan benda mati yang disebut NEGARA tersebut, tapi juga merupakan bagian dari kesalahan  orang-orang yang mengurus negara ini, pun pula kesalahan seluruh warga negara yang masih peduli dan cinta terhadap tanah air ini yang belum mau berfikir untuk itu. Penulis ingin mengajak kita semua merenungkan bahwa seharusnya kita semua harus terlibat merasa bersalah sekalipun kita semua bisa jadi tidak bersalah dalam hal bertanggung jawab tentang belum terciptanya kesejahteraan atau masih adanya kemiskinan dinegara kita ini. Sehingga kedepannya kita semua mudah mencari solusi dengan metodologi beragam dari segala aspek untuk mewujudkan kesejahteraan dan menghapus kalimat kemiskinan dalam kamus besar negara indonesia.

Lalu kemudian setelah kita semua sepaham tentang ini adalah barang tentu hal demikian merupakan kesalahan dan tanggung jawab bersama selaku bagian dari Negara,tentunya kita harus dengan lebih arif melihat kenyataan ini bahwa memang banyak hal dan upaya-upaya sederhana yang harus kita dilakuakn untuk mengentaskan kemiskinan ini baik upaya dari pemerintah, organisasi, maupun orang secara individu.

Pemerintah selaku bagian dari elemen terpenting dalam sebuah negara baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif seharusnya mampu memposisikan diri layaknya sebagai seorang atau lembaga yang dipercayakan UU untuk mengurus negara dengan membawa suara masyarakat untuk garis-garis kebijakan dan mengelola keuangan masyarakat untuk kepentingan bersama seluruh warga negara, tapi mayoritas kemudian malah pemerintah justru mengamankan posisinya dalam lembaga negara tersebut dengan berbagi upaya sekalipun dengan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Begitu juga dengan kita semua secara individu maupun kelompok organisasi (OKP,LSM dan instansi swasta non pemerintah lainnya)  kalau tidak mau berinisiatif mengentaskan kemiskinan secara individu dan kelompok diluar pemerintahan dan atau tidak memperhatikan hal demikian keburukan yang dilakukan oleh pemerintah kita, lalu kemiskinan ini kapan kita bisa tuntaskan bersama.

Oleh karenanya penulis ingin mengatakan bahwa semua kita yang menjadi warganegara bertanggunga jawab atas kemiskinan yang melanda negara ini dari latar belakang manapun, lembaga apapun, baik itu instansi swasta/non pemerintah, LSM, organisasi kepemudaan, organisasi kampus, orang perorangan tak terkecuali pemerintah selaku bagian dari warga negara yang dipercayakan UU untuk mengurus negara ini. [] - 01

ilustrasi foto: net

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru