logoblog

Cari

Evaluasi Dana Desa

Evaluasi Dana Desa

Dana Desa yang dihajatkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu cara mensejahtrakan masyarakat di pedesaan. Hal ini terlihat dari sisitem penggunaan

Opini/Artikel

Efoel Avicenna
Oleh Efoel Avicenna
30 November, 2019 00:46:08
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 527 Kali

Dana Desa yang dihajatkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu cara mensejahtrakan masyarakat di pedesaan. Hal ini terlihat dari sisitem penggunaan dana desa yang mengedepankan swakelola dan padat kariya. Masyarakat bisa terlibat penuh dalam perencaan, penggunaan dan bahkan sampai penggunaan dana desa. 

Tapi yang terjafi sebaliknya, dana desa yang bersumber dari APBN sepertinya ada keran yang tersumbat. Realisasi dana dilapangan tidak efektif. Bahkan hanya menambah kaya para pejabat Desa. Proyek-proyek dengan nilai ratusan juta tidak terlihat. Lalu kita sama-sama bertanya dimana keran dana desa ini tersumbat?. 

Keran yang tersumbat kalau kita boleh bilang, karena desa pada saat ini belum mampu menerapkan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Sistem di pedesaan masih kental dengan sistem oligarki. Sistem oligarki ini sangat masih kental sekali di dalam kehidupan pedesaan. Hal ini bisa terlihat ketika pemilihan kepala desa berlansung. Sering sekali ukuran-ukuran seorang kepala desa adalah harta dan keturunan. Meski seorang pemipin itu tidak punya mimpi masa depan desa, tetap saja harta dan keturunan atau dengan bahasa lain kelompok elit dalam masyarakat pedesaan akan menjadi pempin di desa. 

Sangat jarang bahkan cenderung masyarakat pedesaan, tidak akan melihat orang dari kemampuan atau Visi dan Misi, tapi cenderumg akan memilih sesorang dari keturunan dan bisikan para elit kecil di desa. Seolah-olah bisikan para elit kecil (orang kaya lokal,  read) akan menjadi pembisik paling ampuh di pedesaan. Tentu hal semacam itu sangat bertolak belakang dengan cita-cita atau hajatan pemerintah pada dana desa yang begitu besar. Bayangkan saja satu desa bisa mengelola anggaran sampai dengan dua miliyar dalam satu tahun. Namun semua terhalang oleh masyarakat desa yang sangat lambat menangkap bahasa pemerintah dalam hal ini pemerintab pusat. 

Bahkan melalui dana desa para kepala desa semakin menjadi raja-raja kecil di desa.  Semakin petantang pententeng dalam berkehidupan dimasyarakat. Dengan dana desa para pejabat desa menjadi orang kaya baru yang harus di dengar sabdanya dan harus dihormati. Sekali lagi kita kilas balik dana desa turun, di cita-citakan untuk kesejahtraan masyarakat di pedesaan, bukan menjadi harta kekayaan para pejabat desa. 

Selain masih kentalnya sistem oligarki di pedesaan, juga sumber daya masyarakat pedesaan. Kalau kita melihat dana desa rata-rata digunakan pada pembangunan pisik, ya berupa pbangunan trotoar, rabat jalan, rabat irigasi, bahkan paling lucu bangunan kantor desa yang sudah bagus, selalu menjadi prioritas utama. belum kita lihat dan desa ini untuk menciptakan sebuah karya baru. Dana desa yang turun belum bisa kita rasakan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat misalnya. Memang di semua desa, kalau kita lihat ada badan usaha milik desa namun tidak dikelola secara propesional. Kendala sumber daya manusia ini mengakibatkan kebingungan para pejabat desa menggunakan dana desa, terlihat dari letidak mampuan para pejabat desa menangkap kekayaan desa yang harus mereka dorong sebagai sebuah kemajuan. 

 

Baca Juga :


Persoalan sumber daya manusia para pejabat desa juga berpengaruh pada ketidak fahaman tentang berbagai regulasi yang diberikan pemerintah untuk pengelolaan dana desa. Sering sekali para pejabat desa tidak faham tata aturan setiap regulasi yang diturunkan oleh pemerintahan atau kementrian terkait. Mesk para pemerintah desa diberikan pembekalan namun kembali ke SDM yang belum mampu mencerna setiap regulasi. 

Tidak hanya sistem oligarki yang masih kuat, sumber daya masih lemah, namun juga sikap masyarakat yang apatis dan kaku menyikapi segala peesoalan. Bagi masyarakat dana desa yang tanggung jawab para pejabat yang ada di kantor desa, bukan urusan kami, kira-kira itu yang bisa kita tangkap. Meski pemerintah pusat telah menghimabu masyakat ikut serta mengawasi penggunaan dana desa ini. Sikap cuek ini juga yang kemudian banyak para pejabat desa masih meraba-raba keinginan masyarakatnya, sehingga program-programnya cenderung tidak tepat sasaran.

Selain apatisme masyarakat juga, sikap kaku masyarakat ketika ada persoalan terhadap dana desa. Masyarakat pedesaan masih melihat betul bagaimna sistem kekeluargaan. Meski bukan keluarga terdekat, selalu saja menarik-menarik susunan kekeluarga sebagai alasan sifatnya yang kaku. Kekauan menyelesaikan persoalan ini juga berdanpak pada kebiasaan para pejabat desa untuk berbuat sesuka-suka mereka dalam mengelola dana desa. 
Berbagai persoalan itu menjadi renungan bersama, dana desa yang dihajatkan pemerintah harus mulai di evaluasi. Seandainya para pejabat desa dan masyarakat desa mampu menangkap keinginan pemerintah, kemungkinan negara ini tidak akan stagnan.

Dana desa dihajatkan untuk membangun negara dari bawah, lalu ditopang dengan program pusat melalui kebijakan, bisa saja negara ini akan menjadi negara terkuat di dunia. Semoga saja, kita segera berbenah untuk indonesia lebih maju. 
-Efoel's Avicenna-



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan