logoblog

Cari

Ambivalensi Publik Terhadap Revisi UU KPK Antar Melemahkan Atau Menguatkan.

Ambivalensi Publik Terhadap Revisi UU KPK Antar Melemahkan Atau Menguatkan.

  (Oleh : Didi Muliadin/mahasiswa fakultas hukum universitas mataram/ kabid internal badko HMI nusra priode 2018-2020) Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia di

Opini/Artikel

Uba Leu
Oleh Uba Leu
17 September, 2019 06:19:11
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 6783 Kali

 

(Oleh : Didi Muliadin/mahasiswa fakultas hukum universitas mataram/ kabid internal badko HMI nusra priode 2018-2020)

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia di hebohkan dengan revisi UU KPK di mana menuai pro dan kontra dari seluruh elemen masyarakat. Protes keras datang dari pihak yang mengganggap bahwa merevisi UU KPK  sama saja melemahkan lembaga antirasua tersebut karna dinilai ada point dalam UU 30 tahun 2002 tersebut akan di rubah dan ditambah sebut saja tentang adanya pengawas lembaga KPK, ijin penyadapan atau OTT, SP3 dan tentang Pengakatan pegawai Penyidik dan Penyelidik KPK. Namun saya menilai bahwa Menjadi wajar jikalau kemudian setiap kebijakan selalu diperdebatkan apa lagi lembaga KPK merupakan lembaga antirasua independen satu-satunya di Indonesia yang sangat vital kedudukan dan kewenangannya sehingga melahirkan ambievalensi publik terhadap revisi tersebut antara melemahkan atau menguatkan terlepas dari kedua hal tersebut saya kongklusikan bahwa dialektika yang terjadi sekarang merupakan bentuk keseriusan dan kecintaan semua pihak untuk mencurahkan perhatian dan rasa sayangnya terhadap lembaga negara ini.

Menurut saya tidak ada masalah terhadap revisi UU KPK karna memang ada beberapa poin yang sudah harus di ganti atau juga di tambah jika tidak ada, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang berkembang sekarang sehingga untuk menjamin kepastian hukumnya maka harus dimasukan kedalam butiran pasal maupun poin dalam UU tersebut. Berbicara Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Tata kerja dan keteraturan sebuah lembaga negara berkaitan dengan kepastian dalam hukum karna keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. sebagaimana saya mengutip pendapat Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Kita harus tegas dalam problem penanganan korupsi di negeri ini Saya rasa waktu 16 tahun sudah sangat lama dan dari sekian waktu tersebut banyak sekali pembenahan dan perbaikan di tubuh lembaga KPK yang memang sudah saatnya dilakukan tidak hanya itu jika benar kita serius dalam memberantas korupsi di negeri ini maka saya juga menghimbau agar tidak hanya UU mengenai lembaganya yang harus di revisi tapi juga yang tidak kalah diperbincangkan selama ini yaitu UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus perlu di revisi kemudian pengawasan di tingkat lembaga permasyarakatan harus juga perlu di soroti karna di beberapa kasus ada koruptor yang sedang menjalankan masa tahan berkeliaran dan bebas melalang buana seperti tidak sedang ditahan. Jadi Saya rasa agar terjadi singkronisasi terhadap penegakan persoalan memberantas korupsi maka yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi bukan hanya perbaikan lembaganya tapi juga berkaitan dengan apa yang saya sebutkan di atas. 

 

Baca Juga :


Revisi yang dilakukan tidak keseluruhan pasal dalam batang UU tersebut tapi hanya beberapa mengenai proses yang berkaitan dengan teknis dan mekanisme pelaksanaan penanggulangan korupsi sehingga kita harus mendukung dan positif thinking karna tidak mungkin pemerintah sejahat sebagaimana asumsi yang beredar sewalaupun sifat kecurigaan tersebut akan ada dan saya kira itu manusiawi.

Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. (A law is valueable not because it is law, but because there is right in it) ~ Henry Ward Beecher. Kita jelas menaru harapan yang baik bagi keberlangsungan negara kedepan dengan semakin minimnya tindakan pidana korupsi yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan serakah. Maka dengan revisi yang di lakukan in shaa Allah ada kebaikan didalamnya. 

Saya atas nama Didi Muliadin sebagai mahasiswa yang menempuh studi di fakultas hukum universitas mataram dan juga aktif sebagai pengurus Ketua Badko HMI Nusa tenggara priode 2018-2020 Bidang Internal, mengucapkan selamat kepada Bapak Irjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si telah terpilih menjadi ketua KPK RI, beliau juga pernah menjadi Kapolda NTB 2017-2018 selama menjadi Kapolda NTB saya mengenal beliau sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap semua kalangan. In shaa Allah dibawa kepemimpinan beliau di lembaga KPK mudah-mudahan menjawab harapan seluruh elemen untuk memberantas korupsi di negeri ini. Aamiin yaa rabbal alamin.



 
Uba Leu

Uba Leu

Fitrah Zaiman biasa dipanggil Uba Leu lahir di Desa Leu Sila, anak kedua dari pasangan Deo Uba Tika dan Faridah, Adik dari Al Amin dan Abang dari Rabiatul Adawiah. #HiduplahMenghidupkan#

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan