logoblog

Cari

Zonasi Bukan Dikotomi

Zonasi Bukan Dikotomi

Oleh: Lalu Mungguh (Guru SMAN 1 Gunungsari-Lombok Barat, NTB)   Setelah diperotes oleh masyarakat tentang sistem zonasi, pemerintah pun merevisi peraturan

Opini/Artikel

Zonasi Bukan Dikotomi


Lalu Mungguh
Oleh Lalu Mungguh
26 Agustus, 2019 18:08:15
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 935 Kali

Oleh: Lalu Mungguh

(Guru SMAN 1 Gunungsari-Lombok Barat, NTB)

Setelah diperotes oleh masyarakat tentang sistem zonasi, pemerintah pun merevisi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 menjadi peraturan menteri nomor 20 tahun tahun 2019. Perubahan pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut tidak lebih pada mengatur jumlah persentase setiap jalur yang ada. Perubahan tersebut adalah: 1) jalur zonasi yang sebelumnya paling sedikit 90%., berubah menjadi paling sedikit 80%., 2) Jalur prestasi paling pada Permendikbus sebelumnya sebanyak 5%, berubah menjadi 15%., dan, 3) Adapun Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% tidak mengalami perubahan.

Perubahan penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi dari 5% menjadi 15%, menjadi fenomena yang harus dikritisi. Perubahan jumlah dari 5% menjadi 15% itu bukanlah angka sedikit. Perubahan itu otomatis akan mengurangi persentase jumlah peserta didik yang akan diterima melalui jalur zonasi murni. Jatah 10% peserta didik dari jalur zonasi murni, otomatis diambil oleh jalur prestasi. Pengurangan jatah dari jalur zonasi ini, akan berdampak sangat signifikan terhadap keberadaan dan daya saing sebuah sekolah.

Pertambahan persentase jalur prestasi ini akan memberikan beberapa sinyalemen dampak terhadap nasib sebuah sekolah, terutama sekolah-sekolah yang selama ini merasa ‘dianaktirikan’. ‘Dianaktirikan’ baik dari segi perhatian, dorongan, dukungan, bahkan sampai kebijakan yang ada. Penambahan jumlah persentase jalur prestasi, bahkan secara tidak langsung menutup akses/hak bersekolah bagi siswa yang berada di dalam zona sekolah tersebut.

Tahapan Penerimaan

Ada banyak kasus yang masih terjadi dan dialami oleh calon peserta didik baru tentang sulitnya diterima di sekolah ada dalam zonasi/tempat tinggalnya. Tidak diterimanya seorang calon peserta didik tersebut, disebabkan karena kuota yang diberikan sekolah tersebut sudah penuh. Selain karena kuota yang dibatasi, keberadaan sebuah sekolah di lingkungan masyarakat, seringkali tidak cukup mengakomodir jumlah penduduk setempat.

Sistem zonasi yang dirancang pemerintah, sejatinya menjadi solusi ideal bagi permasalahan penerimaan peserta didik baru.  Sistem ini, diinterpretasikan bahwa sekolah yang berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, adalah milik dan menjadi tanggung jawab secara langsung dan tidak langsung masyarakat itu sendiri. Karena memiliki tanggung jawab terhadap sekolah tersebut, maka masyarakat/warga di lingkungan sekitar sekolah, menjadi berhak dan harus diberikan akses utama dan pertama dalam mengisi/mendaftar di sekolah tersebut.

Konsekuensi dari tuntutan secara tidak langsung terhadap pemberian kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat sekitar sekolah dalam menjaga sekolah adalah, masyarakat sekitar/zona harus didahulukan dalam tahap penerimaan penerimaan peserta didik baru. Artinya, jalur zonasi murni, menduduki tahap yang pertama dan mempunyai jangka waktu yang panjang, atau sampai kuota yang disediakan terpenuhi. Setelah jalur zonasi murni selesai, barulah jalur prestasi, maupun jalur perpindahan orang tua dilaksanakan.

Pentahapan penerimaan peserta didik baru dengan cara ini, akan memberikan kepastian terhadap hal-hal berikut: Pertama, masyarakat di sekitar/zona sekolah, memiliki akses yang utama dan pertama pada sekolah tersebut. Merekalah yang dihajatkan sistem zonasi ini diadakan. Selain itu, ini juga untuk menuntut masyarakat sekitar/zona sekolah, untuk terlibat aktif dan bertanggungg jawab dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui program-program sekolah.  Kedua, dengan mendahulukan pendaftaran melalui sistem zonasi murni ini, persebaran siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik-nonakademik akan merata. Hal ini dikarenakan bahwa, masing-masing calon peserta didik akan mengambil risiko untuk tidak mendaptar di sekolah terdekat daripada menunggu pembukaan pendaftaran melalui jalur prestasi. Jalur yang mungkin saja tidak akan didapatkannya karena kuota yang disediakan sekolah bersifat terbatas. Calon peserta didik yang memiliki prestasi ini, diyakini akan mendaftar terlebih dahulu melalui jalur zonasi murni, sesuai dengan sekolah yang terdekat dari tempat tinggalnya.

 

Baca Juga :


Jalur Prestasi dan Dikotomi Pendidikan

Berdasarkan pengumuman penerimaan peserta didik baru jalur prestasi untuk SMA tahun 2019 yang dikeluarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayan se NTB, 600 siswa diterima di sekolah berdasarkan prestasi akademik, 560 siswa diterima berdasarkan prestasi non-akademik, dan 146 siswa diterima berdasarkan kemampuan tahfiznya. Sedangkan pola persebaran sekolah pilihan melalui jalur ini, minat para siswa berprestasi tersebut, masih didominasi pada sekolah-sekolah tertentu. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak kebagian/distribusi siswa baru melalui jalur prestasi. Mengapa demikian? Allahu'alam

Pengakomodiran terhadap adanya jalur prestasi dalam penerimaan peserta didik baru, dirasakan juga menjadi bentuk pengakuan secara tidak langsung pemerintah terhadap ketimpangan pendidikan. Dari data tentang penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi tersebut, dapat menjadi gambaran bahwa, calon peserta didik jenjang SMA, menitikberatkan sekolah pilihannya pada beberapa sekolah tertentu saja. ini mengindikasikan bahwa, dikotomi pendidikan/sekolah di daerah kita masih ada. Pendidikan/sekolah di daerah kita masih jauh dari kesamaan/pemerataan, terutama kualitas dan layanan.

Dalam perkembangannya, sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan distribusi peserta didik dari jalur pretasi, akan terus kesulitan untuk dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang mendapatkan distribusi siswa melalui jalur prestasi. Sumber daya sekolah yang banyak mendapat input siswa yang memadai (berprestasi), akan lebih banyak peluang untuk membawa nama baik sekolah dalam setiap even kegiatan, lomba, dan sejenisnya. Sedangkan sekolah-sekolah yang kurang atau bahkan tidak mendapat distribusi/input siswa melalui jalur prestasi, akan terus merasa susah payah untuk dapat bersaing dengan sekolah-sekolah dengan banyak input siswa yang berpretasi tersebut. Apalagi apabila ditambah dengan kurangnya daya dukung, baik sumber daya maupun anggaran/pembiayaan.

Selanjutnya, penumpukan pilihan calon peserta didik baru pada satu atau sekolah-sekolah tertentu saja, dapat diasumsikan bahwa sekolah-sekolah pilihan itu memang memiliki ‘nilai’ lebih dibandingkan dengan sekolah lainnya. Penenumpukan ini jelas merupakan indikasi nyata bahwa memang ada jarak, perbedaan, dikotomi, terhadap ‘nilai’- kualitas satu sekolah dengan sekolah yang lainnya dalam sistem pendidikan kita. Perbedaan ini akan menjadi permasalahan yang serius apabila tidak segera diselesaikan. Adapun sekolah yang kurang atau bahkan tidak menjadi pilihan calon peserta didik baru melalui jalur prestasi, dapat diasumsikan bahwa sekolah-sekolah tersebut masuk kategori sekolah ‘bermasalah’.

Tindak lanjutnya sebagai langkah penalangan terhadap Sekolah-sekolah yang ‘bermasalah’ ini, adalah  sekolah-sekolah tersebut harus mendapatkan perhatian lebih dari semua kalangan, terutama pemerintah. Sekolah-sekolah tersebut harus lebih mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai. Dukungan dalam segala bentuk dan upaya. Moril dan materil. Pembiayaan, sarana dan prasarana sampai dengan tenaga kependidikannya. Dukungan ini bertujuan agar sekolah-sekolah ini dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya yang menjadi sekolah pilihan siswa berprestasi. Sehingga pada akhirnya, pendidikan kita memang merata dan sama dalam semua aspek. Kualitas maupun kuantitas. Lebih jauh lagi, sistem zonasi yang diterapkan, tidak akan ada lagi istilah jalur-jaluran untuk mengakomodir calon peserta didik baru.

Upaya untuk mensejajarkan, mesamaratakan kualitas setiap sekolah, merupakan inti dari sistem zonasi ini diadakan. Kesamaan dalam memperoleh akses pendidikan bagi semua kalangan. Pendidikan yang berkualitas dan memadai bagi setiap masyarakat. Sehingga, tidak ada lagi istilah sebuah sekolah ‘diburu-buru’ calon peserta didik baru, sedangkan sekolah lainnya masih ‘menganggur’, menunggu calon peserta didik untuk mendaftar. Tidak ada lagi itilah ’over kapasitas’ pada sebuah sekolah, sedangkan sekolah lain masih ‘kekurangan’ siswa. Wassalam.



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan