logoblog

Cari

Dinas Kominfotik Sebagai Pelopor Birokrasi Modern

Dinas Kominfotik Sebagai Pelopor Birokrasi Modern

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik)  Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga

Opini/Artikel

KIM PROVINSI NTB
Oleh KIM PROVINSI NTB
04 Juli, 2019 16:26:57
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 1564 Kali

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik)  Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga diharapkan Diskominfotik menjadi pelopor  dalam penerapan pelayanan public berbasis teknologi.

Hal ini disampaikan Pejabat Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  Ir. H. Iswandi, M. Si , saat memimpin apel pagi dalam rangka silaturahmi dan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Kamis (4/7).

Di era pemerintahan yang sangat terbuka (open government) harus dipahami pengelolaan informasi sebagai faktor kunci keberhasilan di dalam penyelenggaraan pemerintahan.   Bagaimana pemerintah dapat mengelola informasi, data dan teknologi dengan sebaik-baiknya. Baik dari segi kecepatan, keakuratan, efektifitas dan kualitasnya demi mempersembahkan pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Menurut penjabat Sekda ini, Dinas Kominfotik harus mampu menjadi pelopor dan terdepan dalam menerapkan e-government. Mewujudkan hal ini perlu kerja keras dan kerjasama dalam satu tim besar yaitu organisai perangkat daerah Dinas Kominfotik.  Ini sebuah tantangan melakukan proses transformasi dari manual ke proses digitalisasi.  Memberikan kontribusi yang akan mempercepat seluruh proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk melakukan kerja pelayanan bagi masyarakat harus terus dibenahi. Sehingga terjadi peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas informasi program pemerintah dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan. E-Government menjadi  upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan proses digitalisasi data sebagai informasi dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Didalam siklus penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya sebagai satu frame waktu dalam penyelenggaraan tugas, Dinas Kominfotik memiliki peran yang sangat strategis.

Mewujudkan hal tersebut, disamping kerjasama, peningkatan kemampuan SDM juga harus terus di benahi untuk memahami teknologi agar memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi.  “Kalau kita ingin menerapkan tata kelola pemerintah yang berbasis elektronik dan digitalisasi maka kita harus menguasai dan ramah dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi, setelah itu dapat kita berikan contoh secara langsung dan mengajak orang lain,” kata H. Iswandi.

Tugas terpenting lainnya Dinas ini adalah mengawal setiap waktu produksi informasi, data dan teknologi yang berkembang.  Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan,  maka pemerintah harus mampu mengimbangi kecepatan informasi dan teknologi.  Perlu gebrakan dan inovasi yang terus dilakukan untuk menciptakan sebuah system atau aplikasi yang  mampu berkompetisi dalam meningkatkan dan mengefektifkan pekerjaan dalam menjawab tantangan perkembangan di masyarakat.

 

Baca Juga :


Manajemen informasi dan teknologi sekarang tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional  namun harus beradapatasi dengan perkembangan. Misalnya, mempersiapkan konten informasi yang positif dalam mengimbangi konten informasi negatif bahkan destruktif yang berkembang dan beredar di masyarakat. Bahkan perlu secara masif dalam mengawal perkembangan informasi yang beredar. “Kalau biasanya hanya Pol PP yang piket, sekarang ini Dinas Kominfotik bersama seluruh instrument didalammnya perlu melakukan piket juga terhadap beredarnya konten informasi, bila perlu harus dilakukan 24 jam seperti halnya produksi informasi itu,” ungkap mantan kepala Bappenda ini.

Begitu besarnya peran Dinas ini, maka SDM, perangkat dan instrument harus disiapkan. Pengamat informasi dan penganalisa informasi dapat bekerja dengan cepat untuk menfilter bila ada informasi atau konten negative yang beredar. Kalau biasanya respon terhadap analisis media masih dikerjakan dalam waktu 1 minggu, berarti respon pemerintah masih lemah.  Harus mampu diatasi dalam waktu yang singkat dalam waktu 1 atau 2 hari,  karena teknologi memudahkan kita bekerja dimanapun tanpa harus berada dikantor dalam mengawasi beredarnya informasi.

Sebuah informasi ataupun data dapat mengubah cara berpikir dan pandangan masyarakat,  sehingga mampu mempengaruhi pandangan public kepada pemerintah, ini yang harus mampu dikelola dengan baik, lebih responsif mengikuti dinamika masyarakat.  “kita harus tahu setiap hari berapa persen informasi yang positif , berapa persen informasi yang negative, bagaimana kita mengatasinya, analisa terhadap sebuah informasi inilah yang menjadi sebuah data yang akan disajikan kepada pimpinan,” tegas Iswandi.

Menurut Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda), tugasnya sebagai penjabat Sekretaris Daerah memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat sebagai pimpinan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Melalui kapasitasnya sebagai tim anggaran pemda atau sebagai pimpinan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, Ia  meminta ASN pemerintah daerah agar lebih efektif didalam pelaksanaan tugas untuk dapat difasilitasi dan diberikan kontribusi. “Ini salah satu faktor kehadiran saya hari ini,” kata Penjabat Sekda dihadapan Plt Kadis Kominfotik dan jajaran eselon tiga dan empat dan pejabat fungsional.

Sistem dan cara kerja pemerintah yang dulu sangat luas dengan faktor personal dengan faktor kekuasaan tapi sekarang semuanya berubah karena kita berada di era demokratisasi  bahkan sudah berada di era yang liberal.  Keputusan-keputusan pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh internal pemerintah namun pengaruh dari factor dari luar pemerintah yang memiliki interaksi yang tidak ada jaraknya.

Informasi dan data menjadi sangat penting untuk pimpinan dalam mengambil sebuah kebijakan, sehingga tugas untuk mengawal, mengamati dan menganalisa sebuah informasi dan data harus sampai kepada pimpinan.  Dinas Kominfotik diharapakan terus berbenah dalam moderenisasi cara-cara penyelenggaraan pemerintahan, memberikan warna baru pemanfaatan teknologi informasi yang ada di NTB. (Edy-Tim Media)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan