logoblog

Cari

Angka Kemiskinan NTB Turun Sekitar 0,02 Persen

Angka Kemiskinan NTB Turun Sekitar 0,02 Persen

Untuk melakukan intervensi terhadap berbagai program yang direncanakan,  perlu data yang valid dan akurat. Masyarakat yang benar-benar miskin dan seharusnya mendapat

Opini/Artikel

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
03 Maret, 2019 15:11:13
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 714 Kali

Untuk melakukan intervensi terhadap berbagai program yang direncanakan,  perlu data yang valid dan akurat. Masyarakat yang benar-benar miskin dan seharusnya mendapat bantuan, tidak mendapat intervensi dari pemerintah.  Justru yang mendapat bantuan adalah masyarakat yang rumahnya kecil,  namun memiliki banyak hewan ternak dan kendaraan.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur saat Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan Tema Potret Kemiskinan Pasca Bencana Gempa, di Kantor Harian Suara NTB) Di NTB, Kamis (28/02/2019). Diskusi tersebut diikuti seluruh Wakil Bupati /Wakil Walikota se-NTB, Kepala BPS NTB,  Akademisi serta sejumlah stakeholder. 

Menurut Wagub,   kemiskinan sangat berpengaruh, tidak hanya persoalan kunsumsi moneter.  Namun juga dari yang non moneter, seperti pendidkan,  kesehatan serta pola pikir. Karena itu kata Wagub perlu kerjasama dan sinergi yang baik oleh semua pihak. 

" Pemerintah Provinsi NTB akan terus melakukan intervensi melalui berbagai program untuk menurunkan angka kemisikinan, sehingga kita perlu mendukung program -program pusat  untuk pengentasan kemiskinan, " ungkap Ummi Rohmi.

Sementara itu, menurut kepala Badan Pusat Statistik  (BPS) NTB, Sukantono bahwa proses survey angka kemiskinan telah dilakuka.  Untuk angka kemiskinan NTB saat ini, berdasarkan hasil sensus September 2018, sebesar 14,63 persen.  Turun sekitar 0,02 persen dari Maret 2018, yang mencapai 14,75 persen.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, Kabupaten Lombok Utara sebesar 28,87 persen, Lombok Barat  15, 20, Kabupaten Lombok Timur sebesar 16,55 persen, Kabupaten Bima 14,87 persen, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 14,17 persen. Sedangkan Kota Mataram mencapai 8,96 persen dan Kota Bima 8,79 persen.

Survey angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun.  Yaitu bulan Maret dan September. Di bulan maret, survey dilakukan untuk memotret kemiskinan di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan September dilakukan untuk mengukur kemiskinan pada level provinsi. 

"Kami melakukannya dua kali sesuai aspirsi anggota Dewan. Yaitu untuk mengukur kemiskinan di awal tahun serta melihat hasilnya di bulan September," jelasnya. 

 

Baca Juga :


 

Yang perlu menjadi catatan katanya adalah turunnya angka kemiskinan NTB,  0,02 persen meski dalam keadaan tertimpa musibah gempa bumi. Bantuan untuk masyarakat sangat melimpah. Sehingga, ketersediaan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat melimapah.

"Kalau ketersediaan pangan cukup, maka tidak ada istilah kemiskinan, " tegasnya di hadapan Wakil Gubernur Ummi Rohmi dan peserta diskusi.

Akademisi Unram,  Dr. Firman menjelaskan gempa bumi yang melanda NTB tahun lalu harus menjadi momentum untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu modal sosialnya adalah rasa kebersamaan untuk membangun akibat dari rasa senasib dan sepenanggungan.

Untuk mengentaskan kemiskinan di NTB. Pertama, redefinisi tentang apa itu kemiskinan  serta batasan dan tolak ukurnya. Kedua katanya adalah reposisi peran,  ketiga adalah industrialisasi.  "Saat ini Gubernur sudah membuka ruang untuk program industrialisasi," ucap Firman.

DIsamping itu, reorientasi produksi perlu dilakukan.  Kalau UMKM selalu memproduksi barang untuk suvenir,  maka ke depan perlu dikembangkan produksi berupa bahan makanan, dan membuka usaha baru oleh pengusaha lama. Sumber Humas NTB. (Edy)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan