logoblog

Cari

Antara Ruang Publik Dan Investasi

Antara Ruang Publik Dan Investasi

Melihat pertumbuhan kota yang cepat menyebabkan tuntutan kebutuhan lahan perkotaan makin meningkat. Komersialisasi lahan termasuk di permukiman kampung kota pun tidak

Opini/Artikel

Lalu Moh. Nazar Fajri
Oleh Lalu Moh. Nazar Fajri
10 Januari, 2019 13:04:46
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 3162 Kali

Melihat pertumbuhan kota yang cepat menyebabkan tuntutan kebutuhan lahan perkotaan makin meningkat. Komersialisasi lahan termasuk di permukiman kampung kota pun tidak dapat dihindari. Privatisasi lahan baik secara individual maupun badan hukum/lembaga telah menyebabkan eksistensi ruang publik makin terpinggirkan. Bahkan di permukiman-permukiman padat penghuni, masyarakat sudah tidak memiliki lagi ruang publik yang memadai untuk mewadahi aktivitas mereka. Yang harus diperhatikan adalah peran ruang publik bagi masyarakat kampung kota sangat penting, selain menyangkut tata ruang fisik lingkungan, ruang publik juga mengemban fungsi dan makna sosial dan kultural yang sangat tinggi.

Menyempitnya ruang publik yang diharapkan bisa mengakomodir segala bentuk aktivitas yang bersifat collective dimana dikhawatirkan suatu saat nanti akan terjadi gesekan atau permasalahan sosial yang diakibatkan karena kurangnya menurunya intensitas keberersamaan dan sosialisasi antarwarga. Masyarakat semakin sulit menemukan ruang bersama untuk dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi (silaturahmi), anak-anak kehilangan tempat mereka menyalurkan hobi di luar rumah, yang pada akhirnya budaya nenek moyang seperti gotong royong, kebersamaan dan toleransi akan menjadi isapan jempol belaka.

Dari beberapa referensi, salah satunya menurut  Stephen Carr (1992:19), terdapat 3 (tiga) kualitas utama dari ruang publik antara lain, (1) Tanggap (Responsive), ruang publik dirancang dan dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan para penggunanya, (2) Demokratis (Democratic), hak pengguna ruang publik terlindungi, bebas berekspresi. Namun tetap memiliki batasan tertentu karena dalam penggunaan ruang bersama perlu ada toleransi diantara para pengguna ruang, (3) Bermakna (Meaningful), adanya ikatan emosional antara ruang tersebut dengan kehidupan para penggunanya dan (4) Nyaman (comfortable), ruang publik di design senyaman mungkin bagi masyarakat agar mampu menghadirkan suasana yang hangat ketika masyarakat melakukan interaksi dan berekspresi.

Jika melihat wajah kota-kota besar yang ada di Indonesia mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Denpasar sampai dengan Makasar menunjukkan sebuah fenomena budaya urban yakni kemiskinan, keterasingan, kesendirian dan absurditas dalam anomitas wajah kota. Menengok beberapa pembangunan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini di provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa iklim investasi sedang masif atau mengalami progress yang begitu signifikan mulai dari bisnis waralaba atau ritel (franchise) yang tumbuh dimana-mana, sampai dengan pembangunan hotel yang merupakan efek dari potensi wisata NTB dimana menjadi salah satu destinasi para wisatawan baik internasional maupun domestik.  Kebijakan dalam Investasi tersebut memang memiliki dampak positif khususnya bagi masyarakat di NTB seperti mengurangi angka pengangguran, perbaikan taraf hidup masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang muaranya nanti adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi NTB. Namun jika melihat dampak negatif yang akan muncul adalah, menyempitnya ruang publik dimana akan sangat berpengaruh pada tatanan budaya yang melekat pada masyarakat NTB.

Seyogyanya Pemerintah Daerah mulai saat ini harus memikirkan tata ruang atau tata kota di provinsi tercinta ini khususnya dalam pengadaan ruang publik yang nantinya diharapkan menjadi sarana atau fasilitas masyarakat dalam berinteraksi, berkomunikasi dan berekspresi tanpa melupakan batasan atau nilai-nilai agama dan sosial yang merupakan bagian di tengah masyarakat NTB. Jika hanya terus menerus mengejar pembangunan dan lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi, maka akan dikhawatirkan nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat NTB saat ini akan tergerus oleh pembangunan yang hanya berlandaskan pada profit (keuntungan) sepihak saja tanpa memperhatikan nilai benefit (manfaat) yang dihasilkan oleh pembangunan tersebut.

Kemudian fenomena yang tidak kalah pentingnya muncul adalah keterlibatan pihak swasta dalam menyelenggarakan ruang publik yang merupakan akses bagi masyarakat dalam menyalurkan ekspresi dalam hobi ataupun intelektual mereka. Selain itu, ruang publik yang telah disediakan pemerintah selalu memuai permasalahan karena sebagian besar memungut “jatah” dari masyarakat dimana operational cost atau maintenance cost selalu menjadi kambing hitam dalam setiap pungutan tersebut. Pemerintah Daerah sudah selayaknya memberikan pelayanan yang prima ketika menyediakan ruang publik pada masyarakat sesuai dengan semangat yang terkandung dalam sebuah kebijakan publik yakni ‘pemerintah tidak perduli berapa dana yang keluar dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat asalkan manfaat atas kebijakan tersebut bisa hadir di tengah masyarakat’.

 

Baca Juga :


Akhirnya masyarakat merasa dipecundangi dengan adanya beragam pungutan ketika mereka ingin menikmati ruang public yang telah disediakan oleh pemerintah mulai dari parkir sampai dengan tiket masuk ke area yang seharusnya menjadi milik masyarakat tersebut. Selanjutnya masalah tersebut menjadi momok di tengah masyarakat yang menganggap bahwa ruang publik hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja, sehingga konteks keadilan bagi seluruh masyarakat dalam suatu pembangunan hanyalah menjadi isapan jempol belaka. Lain halnya jika penyedia ruang publik itu adalah pihak swasta dimana orientasi mereka adalah lebih kepada profit dan segmentasi pasar mereka pun telah jelas adanya.

Sejujurnya masyarakat tidak mempermaslahkan ketika ada pungutan dalam mengakses ruang publik tersebut namun yang selalu menjadi perdebatan kemudian adalah kemana dana masyarakat itu dialokasikan. Karena yang kita lihat bersama bahwa fasilitas dan sarana prasarana pendukung ruang publik masih flat tidak ada yang berubah signifikan. Jika kembali lagi mengkambing hitamkan operational cost dan maintenance cost, maka dana itu sesungguhnya terlalu besar untuk digunakan hanya untuk operational dan maintenance cost.

Akhirnya akan terwujud kawasan menjadi semacam gugus bangunan dengan pola yang selaras, serasi dan seimbang satu dengan yang lainnya, dengan tetap memperhatikan patologi sosial yang berkembang di masyarakat. []



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan