logoblog

Cari

Politisasi Versus Validasi Dapodik (Hiruk Pikuk Dunia Pendidikan Lombok Tengah)

Politisasi Versus Validasi Dapodik (Hiruk Pikuk Dunia Pendidikan Lombok Tengah)

Berbicara tentang dunia pendidikan Indonesia dengan berbagai problematikanya, memang sangat menarik. Termasuk sistem pendidikannya yang terus beradaptasi, dengan perubahan-perubahan situasi dan

Opini/Artikel

KM. Puspalaya
Oleh KM. Puspalaya
04 Desember, 2018 06:47:29
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 3944 Kali

Berbicara tentang dunia pendidikan Indonesia dengan berbagai problematikanya, memang sangat menarik. Termasuk sistem pendidikannya yang terus beradaptasi, dengan perubahan-perubahan situasi dan kondisi zaman. Kompleksitas problematika pendidikan, oleh pemerintah harus menjadi fokus sorotan, jika mengharapkan output dari produk-produk pendidikan berkualitas baik. Salah satu dari sekian banyak problematika tersebut adalah kesejahteraan guru. Aspek ini menjadi topic yang tidak pernah usang menjadi perdebatan. Belum lama ini, di media-media elektronik, telah viral slip gaji guru honorer yang dibayar Rp. 35.000 per bulan yang berasal dari Sumenep dan guru honorer dari NTB yang di bayar Rp.50.000/bulan.

                   Saat ini, untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR maupun pemerintah telah berupaya mencarikan solusi terbaik, dengan dikeluarkannya PP tentang P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), yang memberikan kesempatan bagi honorer yang usianya 35 tahun ke atas mengabdi untuk negara.

                   Persoalan yang lain, seperti yang saat ini cukup meresahkan di kalangan ASN (Guru) yang sudah bersertifikasi, yaitu persoalan Invalid (belum valid), akibat tidak meratanya sebaran guru mapel yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Padahal disatu sisi, guru bersertifikasi terus bertambah setiap tahun, disisi lain rombel-rombel yang ada pada sekolah yang bersangkutan cenderung berkurang akibat bermunculannya sekolah-sekolah swasta, dibawah binaan Kemeterian Agama. Hal tersebut berdampak pada rasio guru dengan siswa yang tidak sesuai dengan regulasi dapodik. Salah satu OPS (Operator Sekolah) di Kecamatan Kopang mengaku cukup kesulitan menyiasati distribusi pembagian jam tambahan karena terbentur formulasi rasio yang sudah ditetapkan dalam regulasi dapodik. Meskipun jam tambahan tersebut sudah diakui dalam regulasinya, namun karena terbentur dengan formulasi rasio guru dengan siswa, maka guru yang bersangkutan tidak akan dinilai valid oleh dapodik.

Persoalan ini bukanlah masalah biasa, karena berkorelasi dengan kesetahteraan guru. Dan pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan, mestinya harus awas melihat persoalan ini sebelum banyak yang dirugikan. Guru-guru yang belum valid, bukanlah guru-guru yang tidak mendapatkan jam mengajar, apalagi tidak mengajar. Tetepi persoalan yang mereka hadapi adalah persolan kekurangan jam tatap muka 2-4 jam dari 24 jam yang diwajibkan. Dan konsekwensi dari status belum valid di dapodik mereka adalah tidak bisa terbayarkan.

                   Dari problematika tersebut di atas, lantas apa kaitannya dengan politisasi. Penulis memandang ini sebagai sebuah lingkaran setan yang sistemik, khusunya pada persoalan Mutasi. Dimana para penentu kebijakan di tingkat daerah khususnya Lombok Tengah, hanya memandang persoalan ini dari kacamata mereka ansich. Dimana persoalan mutasi yang menjadi momok menakutkan bagi ASN khususnya guru, masih menjadi kendali oknum penguasa dalam menentukan siapa dan kemana seorang guru harus dimutasi. Dan ini biasanya sangat sarat dengan tendensi kepentingan. Baik yang berbau materi maupun kedekatan (KKN).

 

Baca Juga :


                   Disatu sisi, secara periodic, setiap tahun sekolah disuguhkan dengan form-form identifikasi guru, lengkap dengan jumlah kebutuhan guru, kelebihan guru, alamat dan masa kerjanya, yang membangun asumsi bahwa pendataan tersebut, sebagai bahan dasar mutasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Tetapi, tenyata sampai saat ini asumsi itu masih tetap berstatus hoax. Sebab ketika mutasi keluar terjadi, malah guru maple yang dibutuhkan dan sudah mencukupi, yang terkena imbas mutasi. Sebaliknya, mapel yang sudah mencukupi gurunya, malah terjadi mutasi masuk, yang mengakibatkan terjadinya kelebihan guru di sekolah yang bersangkutan.

                   Hal itulah yang menyebabkan munculnya persoalan-persolan baru, yang membuat kepala sekolah dan OPS, terlebih guru bersangkutan yang belum valid pusing dan kebingungan. Apalagi ketika persoalan tersebut belum jelas solusinya, apakah bisa diselesaikan, ataukah akan tetap terjadi tanpa solusi. Pernyataan tersbut di atas, bukanlah informasi hoax yang tidak di dukung oleh data. Berdasarkan keterangan Operator Dapodik kabupaten Lombok Tengah yang dikonfirmasi dari beberapa OPS di kecamatan Kopang, mengatakan bahwa ada sekitar 147 orang guru yang belum valid untuk pembayaran tunjangan sertifikasi termin ke-3 tahun 2018 ini. Dan dipastikan akan berlanjut pada termin ke-4, sebab peluang perubahan data guru yang berasangkutan tidak bisa di utak-atik lagi (terkunci). Maka jika pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan, tidak segera membuka jalan dengan mendistribusikan guru-guru yang terimbas regulasi baru tersbut, dengan mutasi yang proporsional tanpa tendensi politik transaksional, maka persoalan tersebut akan menjadi bom waktu atau bola salju yang akan menghancurkan marwah dunia pendidikan khususnya dinas pendidikan Lombok Tengah. (Hery, M.Pd)



 
KM. Puspalaya

KM. Puspalaya

KM. Puspalaya ingin menyampaikan kondisi riel masyarakat puspalaya dan sekitarnya dalam aspek budaya, pendidikan, olah raga, ekonomi kreatif, kegiatan sosial,dll. Koordinator : Hery, Bq.Siti Martina. Contact Person : 081 7577 3391

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan