logoblog

Cari

Tutup Iklan

Program Keluarga Harapan Dan Harapan Pendamping Pkh

Program Keluarga Harapan Dan Harapan Pendamping Pkh

          Program keluarga harapan merupan program bantuan tunai bersyarat yang di berikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar

Opini/Artikel

MOH FATONI
Oleh MOH FATONI
18 Mei, 2018 20:44:54
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 6460 Kali

          Program keluarga harapan merupan program bantuan tunai bersyarat yang di berikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar di Basis data terpadu fakir miskin di kementirian sosial. Data ini di saring kembali sesuai dengan syarat yang ada di PKH dan si sesuaikan dengan anggaran yang ada. Syarat untuk mendapatkan bantuan ini adalah memiliki salah satu komponen diantaranya anak usia sekolah mulai dari SD samapai SMA atau sederajad, ibu hamil, balita, lansia yang berumur 60 tahun ke atas dan disabilitas berat. Program keluarga harapan ini di louncing tahun 2007 dengan percobakan di 8 provinsi. Ketika program ini di anggap berhasil efisien dalam mengurangi angka kemiskinan di indonesia maka program ini di perluas sampai ke 34 provinsi pada tahun 2018 ini. Strategi pemutusan mata rantai kemiskian ini di anggap sangat efektif karena penerima manfaat bukan hanya mendapatkan bantuan berupa uang saja namun mereka di berikan edukasi tentang pentingnya pendidikan, kesehatan pengelolaan keuangan, yang di berikan secara terstruktur.

        Istilah yang sering kita dengar dalam pemberian pemahaman tentang pendidikan, kesehatan ekonomi pada keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Dimana para pendamping ini di latih selama 18 hari di masing masing Balai Besar Pelatihan Pendidikan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS). Para pendamping di bekali 6 modul penting dalam merubah pola pikir keluarga penerima manfaatdi antaranya: modul kesehatan dan gizi, modup pendidikan, modul pola asuh anak, modul ekonomi, modul lansia dan modul disabilitas. Semua KPM memiliki pendamping di mana rasio dampingan dari pendamping ini antara 200 sampa 300 kpm. Tugas pendamping ini juga sangat berat di mana harus mendampingi KPM untuk mendapatkan hak hak KPM yaitu memfasilitasi, mengadvokasi KPM untuk mendapatkan bantuan Komplementer atau penunjang lainnya seperti Rastra, gas bersubsidi, Bantuan pangan non Tunai (BPNT). listrik Bersubsidi, kartu indonesa sehat (KIS) kartu indonesia Pintar untu anak KPM, rumah tidak layak huni dan bantuan bantuan lainnya. 

             Banyak polemeik yang di hadapi pendamping ketika pemahaman masyarakat tentang strategi pengurangan dan pemutusan rantai kemiskinan ini tidak di fahami. Tidak jarang kita dengan di sekolah banyak guru yang mengatakan anak dari penerima manfaat tidak di bolehkan dapat KIP. di desa peserta PKH yang ada namanya untuk mendapatkan rastra di coret sepihak dari desa. Namun semua ini di advokasi oleh pendamping. Kepala sekolah kepala desa dan masyarakat di beri pemahaman tentang strategi pemutusan rantai kemiskinan sehingga faham. Dan ketika mereka faham dengan strategi pemutus rantai kemiskinan maka bantuan rastra dan Kartu Indonesia Pintar di utamakan untuk peserta PKH. Keluarga penerima manfaat PKH tidak selamanya mendapatkan bantuan PKH. Ada sistem yang mengatur. Ketika semua komponen syarat penerima PKH sudah habis tentu secara alamiah akan keluar. Dalam jangka 5 tahun penerima manfaat ini akan di resertifikasi. Di lakukan lah sensus ekonomi baik melalui pendamping atau lembaga sensus lainnya untuk melihat apakah penerima manfaat ini sudah naik setatus ekonominya atau tidak. Kalau status ekonominya sudah naik atau sejahtera maka peserta akan di graduasi atau di keluarkan menjadi peserta PKH, kalau setatusnya masih belum berubah maka akan di perpanjang lagi maksimal 3 tahun lagi, dan statusnya masa transisi, dimana status ini harus di genjot dengan berbagai program termasuk KUBe, dan program penunjang lainnya sehingga penerima bantuan bisa di pindahkan ke penerima bantuan yang baru. 

          Namun sejak 2017 kami selaku pelaksana pkh tingkat akar rumput terkendala dengan masaalah pencairan bantuan pkh. Di mana yang dulunya ketika kami melakukan pencairan melalui PT pos 1 hari bisa mencairkan 1000 lebih penerima manfaat tanpa harus melalui proses yang berbelit belit. Namun saat ini kami selaku pelaksana di bawah selalu di sibukan dengan permasaalahan pencairan ini. Sejak 2017 di mana ada kebijakan bahwa pencairan bantuan di lakukan melalui himpunan bank negara (HIMBARA). Banyak pekerjaan tertunda salah satunya tertundanya kami melakukan Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Prosedur pencairan yang sangat ribet di Bank membuat kami harus banyak banyak bersabar. Ketika melakukan pertemuan kelompok terkadang kami bingung juga menjelaskan kepada KPM terkait sampai sekarang belum menerima bantuannya sejak tahun 2017. 

 

Baca Juga :


          Permasaalahan yang muncul ketika kami melakukan pencairan menggunakan himbara sangat komplit mulai dari KPM meninggal dunia, KPM keluar daerah. Dan paling parahnya Banyak KPM yang beda nama yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Dan kebijakan BRI yang selalu berubah rubah. Budaya masyarakat lombok hususnya kalangan menengah ke bawah sering mengganti nama sehingga menjadi masaalah besar di wilayah kami.Harapan kami proses pencairan di kembalikan lagi ke PT POS sehingga tak mengganggu kegiatan kami di lapangan. Kalaupun tak di kembalikan ke pos ada prlakuan husus untuk daerah kami yang memiliki budaya yang berbeda dengan wilayah lainnya. Trimakasi.(MF)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan