logoblog

Cari

Tutup Iklan

Masyarakat Proaktif, Kritis, dan Loyal, Jaminan Pendidikan Anak Di Sekolah

Masyarakat Proaktif, Kritis, dan Loyal, Jaminan Pendidikan Anak Di Sekolah

Pengantar Sorotan masyarakat terhadap dunia pendidikan melalui berbagai alat dan media semakin kencang. Meski di hari-hari biasa sorotan-sorotan itu tetap ada

Opini/Artikel

Masyarakat Proaktif, Kritis, dan Loyal, Jaminan Pendidikan Anak Di Sekolah


Lalu Mungguh
Oleh Lalu Mungguh
13 April, 2018 08:46:36
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 1020 Kali

Pengantar

Sorotan masyarakat terhadap dunia pendidikan melalui berbagai alat dan media semakin kencang. Meski di hari-hari biasa sorotan-sorotan itu tetap ada sebagai bagian dari sisi/bidang yang tetap perlu dan hangat sebagai bahan pembicaraan. Sorotan-sorotan yang kencang itu lebih kepada kerpihatinan kita tentang disharmonisasi hubungan masayarak (keluarga) para siswa dengan pihak sekolah. Disharmonisasi dua dari tiga pihak pendukung pendidikan ini memang membuat kita terhenyak, kaget, dan mengelus dada. Bagaimana dan apa sebenarnya yang terjadi antara sekolah dengan masyarakat kita saat ini?

Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga dalam dunia pendidikan, ada banyak bentuk pelibatan keluarga pada pendidikan. Lebih khusus, bentuk pelibatan keluarga pada satuan pendidikan ini tercantum pada Bab tiga, pasal 6. Bentuk pelibatan keluarga itu dapat berupa: a). menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan; b). mengikuti kelas Orang Tua/Wali; c). menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan; d). berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran; e). berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak; f). bersedia menjadi aggota Komite Sekolah; g). berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah; h). menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan; i). berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan j). memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.

Melihat bentuk keterlibatan masyarakat pada satuan pendidikan berdasarkan permendikbud tersebut, istilah disharmonisasi antara satuan pendidikan (sekolah) dengan keluarga (masyarakat) seharusnya tidak perlu terjadi. Selain pemerintah, dua elemen juga tak kalah penting bagi kemajuan dan perkembangan pendidikan itu sendiri. Trinitas pendidikan (pemerintah, sekolah, dan masyarakat) merupakan pondasi utama keberlangsungan sebuah pendidikan.

Langkah Keterlibatan Masyarkat dan keluarga Pada Pendidikan (sekolah)

Masyarakat dan keluarga sebagai bagian dari pondasi dan elemen pendidikan (sekolah), harus mulai mengambil peran dan posisi. Peran dan posisi masyarakat dan kelurga pada pendidikan akan semakin nampak dan berpengaruh apabila masyarakat dan keluarga memiliki tiga hal :

Proaktif

Keaktifan masyarakat dalam pendidikan (sekolah) mempunyai pengaruh dan peran besar dalam kemajuan dan perkembangan sekolah itu sendiri. Sekolah yang mendapat dukungan aktif dari masyarakat dan kelurga, akan mampu berkembang, maju sesuai keadaan dan juga mampun bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Keaktifan masyarakat dan keluarga ini adalah penyempurna dari segala kebijakan yang dikeluarkan/diputuskan oleh pemerintah dan sekolah.

Penyusunan program-program dalam RAPBS maupun RKAS seharusnya dan selalu melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat ini memang telah ‘merasa’ diwakili oleh keberadaan komite sekolah. Para anggota komite sekolah ini memang merupakan orang-orang yang dipilih oleh masyarakat dan orang tua sebagai bentuk pelibatan mereka dalam urusan sekolah/ pendidikan.

Di sisi lain, dalam perjalanannya, komite sekolah sering hanya dianggap sebagai ‘perpanjangan tangan’ sekolah dalam ‘melegalkan’ segala program atau kebijakannya yang terkait dana/anggaran. Keadaan ini ternyata menjadi ‘simalakama’ bagi sekolah dan pengurus komite itu sendiri. keadaan ini pun berujung pada terciptanya hubungan yang kurang harmonis antara sekolah dengan masyarakat/wali murid/keluarga, atau antara pengurus komite sekolah dengan para anggotanya.

Keadaan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh intensitas komunikasi internal para komite sekolah. pengurus komite sekolah masih jarang berkomunikasi intensif dengan para anggotanya. Begitu pula sebaliknya. Para anggota komite sekolah, masih kurang proaktif terhadap keadaan ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah. biasanya, permasalahan sekolah yang mencoba diselesaikan oleh pihak sekolah dengan para pengurus komite sekolah, seringkali mendapat tindakan ‘reaktif’ dari anggota komite sekolah ataupun masyarakat. Tindakan reaktif para anggota komite sekolah ini didasarai oleh berbagai hal. Misalnya saja, kurang terbukanya pihak sekolah dan pengurus komite sekolah dalam mengelola (anggaran) sekolah.

Wiratno (2016) menyatakan bahwa masyakat (keluarga) merupakan bagian integral dalam sebuah pendidikan sekolah. ini juga merupakan gambaran nyata bahwa masyarakat merupakan bagian dari trinitas  pendidikan (pemerintah-sekolah-masyarakat) itu sendiri.

 

Baca Juga :


Kritis

Sikap kritis yang berkembang di masyarakat terkait pendidikan selama ini masih berfokus pada ‘kritik’. Kritik-kritik yang diberikan tersebut, oleh lembaga/sekolah, dirasakan sebagai penilaian negatif semata. Seringkali kritik yang diberikan berangkat dari asumsi/desas-desus yang beredar tanpa melakukan klarifikasi langsung ke lembanga/sekolah. ini juga tidak terlepas dari sikap lembaga/sekolah itu sendiri yang masih kurang terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Padahal sejatinya, bahwa masyarakat juga berhak tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi pelayanan publik yang telah dijamin undang-undang. Sedangkan sekolah/lembaga pendidikan, terutama sekolah negeri merupakan bagian dari instansi peyanan publik.

Sikap yang tak kalah penting yang seharusnya dimiliki keluarga-masyarakat terhadap pendidikan adalah sikap kritis. Sikap kritis yang dimaksudkan adalah sikap tajam dalam menganalisis keadaan lembaga/sekolah. Adapun keadaan yang dimaksudkan adalah seperti analisis kebutuhan lembaga/sekolah, analisis risiko tentang perkembangan dan arah (visi/misi) sekolah dalam menjalankan amanat masyarakat sebagai lembaga pendidikan.  sikap kritis ini diperlukan sebagai kontrol/pengawasan terhadap pengelolaan lembaga pendidikan yang akan menjamin mutu/kualitas keluaran (output) lembaga/sekolah tersebut.

Loyal

Selain faktor penghambat partisipasi dan loyalitas masyarakat yang berasal dari pemerintah, faktor penghambat dari partisipasi dan loyalitas masyarakat pada pendidikan juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Penghambat-penghambat itu muncul karena beberapa hal, antara lain: 1) Budaya paternalism yang dianut oleh masyarakat menyulitkan untuk melakukan diskusi secara terbuka. 2) Apatisme karena selama ini masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah. 3) Tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 4) Hambatan kultural, yaitu masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan formal bertentangan dengan adat mereka, misalnya saja pada masyarakat Samin yang menganggap bahwa orang yang pintar hanya akan membuat orang membodohi orang lain. 5) Hambatan geografis, misalnya jauhnya lokasi sekolah yang diikuti oleh tidak adanya fasilitas transportasi dan akses jalan yang mendukung untuk mencapai sekolah. 6) Mahalnya biaya pendidikan, terutama pada pendidikan tingkat atas dan perguruan tinggi. (Normina:2016).

Trinitas pendidikan (Pemerintah-sekolah-masyarakat) merupakan satu kesatuan utuh yang harus terus saling sokong dan bersinergi tanpa batas. Sinergi ini harus sejalan dan seirama. Sinergitas yang harmonis adalah hal mutlak untuk mencapai tujuan pendidikan yang diimpikan. Raharja (2013) dalam penelitiannya menemukan hubungan yang kuat dalam konfigurasi keluarga-masyarakat-sekolah untuk mencapai kualitas pendidikan.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dengan berbagai cara dan bentuk. Wiratno (2016) menyebutkan beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Bentuk-bentuk partisipasi itu antara lain : 1) Partisipasi finansial Berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Termasuk juga orangtua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan. 2) Partisipasi material Diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan, untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Demikian juga masyarakat mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. 3) Partisipasi akademik melibatkan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orangtua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu banyak lembaga-lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan yang dapat memberikan kesempatan untuk praktik atau magang. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik. 4) Partisipasi kultural masyarakat dalam bentuk memelihara nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. 5) Partisipasi evaluatif berupa keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa.

Loyalitas masyarakat pada pendidikan juga dimaknai sebagai sikap loyar, berani berkorban apa saja demi pendidikan itu sendiri. Bahkan sikap ini tak mesti harus diminta/dimohon terlebih dahulu baru memberikan loyalitasnya. Sikap loyalitas yang total menjadi pendorong yang sangat kuat dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

Loyaitas masyarakat pada pendidikan harus murni loyalitas pada nilai-nilai, proses-proses kependidikan itu sendiri. Loyalitas  yang lestari tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Loyalitas tanpa pamrih. Loyalitas hanya dengan tujuan-tujuan murni pendidikan. Loyalitas demi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Penutup

Sinergitas yang harmonis antara pemangku pendidikan (Pemerintah-sekolah-masyarakt) merupakan jaminan untuk mendapatkan mutu dan kualitas pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan mutlak perlu dan sangat vital. Sekolah tidak akan mampu memberikan pelayanan yang baik untuk mencapai mutu pendidikan dengan sendirinya. Bahkan, sekolah akan ‘bubar’ dengan sendirinya apabila masyarakat tidak berpartisipasi/terlibat dan dilibatkan. Proaktif, kritis dan loyalitas merupakan tiga bentuk partisipasi yang merangkum bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Proaktisyal ini sewajarnya terus dijaga dan ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab partisipasi masyarakat dalam pendidikan.



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan