logoblog

Cari

Tutup Iklan

Ikhtiar TGB Entaskan Kemiskinan di NTB

Ikhtiar TGB Entaskan Kemiskinan di NTB

"Berlayar cepat ke arah dermaga yang benar", agaknya frase inilah yang terpenting untuk diberi penekanan. Hampir satu dasawarsa (20082018) Tuan Guru

Opini/Artikel

Ahyar ros
Oleh Ahyar ros
06 Maret, 2018 09:15:23
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 3995 Kali

"Berlayar cepat ke arah dermaga yang benar", agaknya frase inilah yang terpenting untuk diberi penekanan. Hampir satu dasawarsa (2008-2018) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi memimpin NTB, ia berikhtiar keras mendorong percepatan pembangunan. Segenap komponen masyarakat diajaknya turut serta. Sejumlah program pembangunan dijadikan unggulan.

Semuanya untuk menjawab tiga tantangan mendasar pembangunan di NTB. Pertama, pembangunan manusia yang tertinggal. Kedua, pembangunan infrastruktur yang stagnan. Ketiga, pengelolaan sumberdaya yang belum produktif dan berkelanjutan. Ketiga tantangan besar di atas, bermuara pada satu persoalan kongkret yaitu kemiskinan.

Di era TGB, gaung melawan kemiskinan bergema dengan kuat. Kinerja penanggulangan kemiskinan mencapai titik yang boleh jadi terbaik dalam sejarah NTB. Bahkan pada September 2015, TGB memberikan testemoninya di hadapan sidang Umum PBB di New York Amerika Serikat, atas prestasi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di NTB yang dinilai salah satu yang progresif di kawasan Asia.

Merujuk data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sejak 2006 hingga 2016 penurun kemiskinan di NTB rata-rata 0,56 persen tiap tahunnya.Tercepat ketiga setelah Maluku (0,61 persen) dan Papua (0,57). Bahkan pada periode pertama TGB memimpin NTB (2009-2013), akumulasi penurunnya 1,3 persen pertahun. Persentase penduduk miskin NTB menurun 7,38 persen selama periode 2008-2016.

Yaitu dari 23,40 persen pada 2008 menjadi 16,02 pada 2016 penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi. Jika pada 2010 tercatat lebih dari satu juta jiwa penduduk miskin, maka pada Maret 2017 menyusut menjadi 793 ribu jiwa. 

Selain penurunan prosentase dan jumlah penduduk miskin yang progresif, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan NTB juga relatif terjaga. Terjadi flungtuasi tetapi tidak tajam dan kontras. Pada Maret 2017 tercatat indeks kedalaman kemiskinan NTB sebesar 3,13. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada periode yang sama tercatat 0,84.

Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin kecil indeks pertanda semakin baik, menunjukkan terjadinya perbaikan derajat ekonomi di lapisan penduduk miskin. Berpotensi besar untuk melewati garis kemiskinan. 

Di satu sudut kinerja kemiskinan di NTB di era TGB memang patut mendapat apresiasi. Sekalipun demikian, tantangan dan pekerjaan rumahnya masih sangat besar dan kompleks. NTB masih termasuk 10 provinsi termiskin di Indonesia. Kelompok rentan miskin juga tinggi. Total jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di NTB mencapai 2,4 juta jiwa. Kurang lebih separuh (50 persen) dari total penduduk NTB. Bandingkan dengan Papua (47%), Maluku (42%), dan Papua Barat (38%).

Tantangan lainnya menyangkut struktur kemiskinan di NTB, yang ditandai ketimpangan cukup mencolok antar kabupaten-kota. Ketimpangan itu meliputi prosentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Lombok Utara tercatat sebagai kabupaten dengan prosentase kemiskinan tertinggi (33,21 persen kondisi Maret 2016), jauh sekali di atas Lombok Timur yang berada di nomor kedua dengan prosentase kemiskinan18,46 persen.

Sementara Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, di atas 100 ribu jiwa. Fakta di atas menunjukkan besar dan beratnya tantangan penanggulangan kemiskinan di NTB. Bukan hanya harus fokus mengentaskan sekitar 800 ribu jiwa orang miskin, namun juga diharuskan menjaga sekitar 1,6 juta jiwa yang rentan miskin. Bagaimana menjaga mereka tidak jatuh ke jurang kemiskinan, sekaligus memastikan mereka menjauh dari garis kemiskinan.

Rentan miskin berarti rapuh dengan daya tahan sosial ekonomi yang lemah. Satu guncangan saja bisa membuat mereka jatuh. Menjaga kelompok yang rentan ini bukan pekerjaan yang mudah. Jumlah mereka dua kali lebih besar dari yang miskin dan umumnya mereka mereka butuh akses kepada sumberdaya. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas dan juga kebijakan dan regulaasi yang memihak mereka menjadi kuncinya. Tanpa itu, kelompok rentan miskin ini akan cepat sekali tergelincir masuk ke jurang kemiskinan. Menambah beban kerja penanggulangan kemiskinan yang sejatinya sudah dirasakan berat itu.

 

Baca Juga :


Karakteristik penduduk miskin NTB

Menyadari fakta itu,TGB memberikan penekanan betul kepada percepatan penanggulangan kemiskinan di desa. Fokusnya bagaimana menjawab tantangan dan mengubahnya menjadi peluang demi peluang yang produktif dan berkelanjutan. TGB menyadari betul desa merupakan kantong kemiskinan, tetapi di sana pula sekaligus tersedia segenap potensi untuk keluar dari kemiskinan itu.

Desa-desa di NTB harus keluar dari bayangbayang ketertinggalan. Harus keluar dari ungkapan tidak enak tentang masyarakat desa: anak ayam mati di lumbung padi! Anak ayam semestinya tidak boleh mati di lumbung padi. Desa adalah lumbung padi itu. TGB menghendaki desa-desa di NTB tumbuh secara wajar dengan melahirkan keunggulan-keunggulan.

Desa hendaknya menjadi episentrum baru pembangunan. Di mana pembangunan dirancang sebagai gerakan kolektif masyarakat yang didukung pemerintah dengan tujuan memajukan masyarakat desa. Bukan sebaliknya, program pemerintah yang didukung oleh masyarakat desa, atau pekerjaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di era TGB sejumlah program unggulan di rancang berbasis desa.

Ada program NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS) dan program percepatan pengembangan komoditas unggulan Sapi, Jagung, Rumput Laut (PIJAR). Ada program pula Kampung Media berbasis komunitas masyarakat desa yang meraih penghargaan Top Inovasi Nasional 2014 dan mewakili Indonesia dalam kompetisi top inovasi dunia. Ada juga Program percepatan peningkatan pelayanan dasar di desa, yaitu program ADONO (Angka Droup Out menuju Nol) (ADONO), ABSANO (Angka Buta Aksara menuju Nol) dan AKINO (Angka Kematian Ibu menuju Nol).

Sebagai gerakan kolektif masyarakat, pembangunan desa dijalankan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan desa membangun. Kedua, pendekatan membangun Desa. Pendekatan desa membangun lebih menekankan pada pembangunan yang dilaksanakan atas inisiatif desa. Pemerintahan desa bersama masyarakatnya menjadi subyek yang proaktif. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pemerintah hanya melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengalokasian dana.

Sementara pendekatan membangun desa, peran pemerintah selain pembinaan dan mengalokasikan dana, juga aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bersama-sama dengan pemerintah desa dan masyarakat. Posisi desa cenderung menjadi objek, walaupun dalam banyak hal peranan pemerintahan desa dan masyarakat tetap aktif dalam proses pembangunan desa.

Proses pengentasan kemiskinan bukan perkerjaan sehari, namun membutuhkan waktu jangka panjang dan sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Ikhtiar TGB dalam pengentasan kemiskinan di NTB adalah harapan baru untuk NTB yang sejahtera. (Ahyarros)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan