logoblog

Cari

Tutup Iklan

Peran Komunikasi Dan Informatika Pada Pilkada

Peran Komunikasi Dan Informatika Pada Pilkada

Peran Komunikasi dan Informatika pada Pilkada Oleh: Lalu Pangkat Ali, S.IP (Jafung Pranata Humas Pelaksana Lanjutan Pemkab. Lombok Barat) Dalam perkembangan

Opini/Artikel

Pangkat Ali
Oleh Pangkat Ali
26 Februari, 2018 09:45:15
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 3842 Kali

Peran Komunikasi dan Informatika pada Pilkada

Oleh: Lalu Pangkat Ali, S.IP

(Jafung Pranata Humas Pelaksana Lanjutan Pemkab. Lombok Barat)

Dalam perkembangan sejarah, dari serangkaian Pemilu yang pernah dilaksanakan dan dianggap sukses, yaitu Pemilu tahun 2004 untuk memilih Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Juga tahun 2005, dilaksanakan untuk memilih Kepala Daerah (Pilkada). Dipandang berhasil dan sukses dalam penyelenggaraan Pemilu, karena dapat terlaksana dengan aman, jujur dan adil, diakui oleh dunia internasional. Pelaksanaannya diamati secara langsung oleh organisasi dan perwakilan Negara asing.

Peristiwa politik ini, mempunyai makna yang penting dalam proses pelembagaan politik yang diperlukan bagi suatu Negara, yang mencoba melewati masa transisi menuju tingkat perkembangan yang disebut konsulidasi demokrasi. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan Pemilu yang langsung dan demokratis, merupakan langkah yang penting terwujudnya demokrasi di Indonesia.

Berbagai permasalahan dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilu 2004 dan Pilkada 2005, dapat diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme hukum yang demokratis. Keberhasilan ini, merupakan peran serta dari seluruh komponen bangsa, termasuk dukungan bidang komunikasi dan informatika. Melalui Pilkada secara langsung (Pilkadasung) oleh rakyat tersebut, diharapkan dapat mendorong timbulnya kepemimpinan eksekutif di daerah yang kuat, yang berakar pada masyarakatnya.

Pemilihan seorang Kepala Daerah, tidak lagi tergantung pada seberapa luas kepercayaan yang mendukungnya, tetapi lebih pada seberapa luas kepercayaan masyarakat atas pencalonannya, dan sekaligus karakter kepemimpinannya. Lebih mendasar lagi, Pilkadasung oleh rakyat ini, akan lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal, dan memberi ruang bagi masyarakat di daerah untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Hal ini juga lebih mencerminkan bahwa, sesungguhnya kedaulatan ada ditangan rakyat dan sekaligus mendidik rakyat untuk memakai hak-hak demokrasinya.

 

Baca Juga :


Tip O’Neill (1994), seorang pakar politik pernah mengatakan; ”all politics is local”, yang intinya menekankan bahwa, demokrasi akan berkembang dengan subur dan akan terbangun secara kuat di tingkat nasional, apabila dalam tingkatan yang lebih rendah (local) nilai-nilai demokrasi telah berakar dengan kuat. Dengan demikian, pembangunan demokrasi di tingkat lokal yang antara lain, diwujudkan dengan Pilkadasung oleh rakyat, merupakan event yang penting dalam konteks konsulidasi dan penguatan demokrasi di Indonesia yang sedang kita lakukan. Karerna penyelenggaraan Pilkadasung oleh rakyat, merupakan pilar yang akan memperkokoh bangunan demokrasi secara nasional.

Kita juga telah menyadari bahwa, pelaksanaan Pilkada yang perancangannya pasti memancing perdebatan politik, memunculkan pro dan kontra serta kekhawatiran terjadinya konflik horizontal, money politic, kampanye hitam, isu putra daerah versus pendatang, pribumi versus non pribumi, militer versus sipil. Yang semuanya itu akan memunculkan kerawanan sosial dan politik. Aspek-aspek kritis pelaksanaan Pilkada tersebut, patut dicermati bersama, dan diantisipasi agar riak-riak kecil tidak kian membara menjadi kerusuhan massal yang kontra produktif, menggagalkan kelangsungan Pilkadasung serta membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mencantumkan keterlibatan pers dan media massa dalam proses Pilkada. Dalam pasal 61 ayat (3) menjelaskan, yang pada intinya pengumuman calon peserta Pilkada, dilakukan secara terbuka dan wajib dihadiri salah satunya oleh pihak pers. Pada pasal 76 ayat (1) huruf c dan d, yang pada intinya, kampanye dapat dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi. Demikian pula pada pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan, media cetak, media elektronik, memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon (paslon) untuk menyampaikan tema dan materi kampanye. Media elektronik dan media cetak, wajib memberikan kesempatan yang sama kepada paslon untuk memasang iklan Pilkada dan Wakada dalam rangka kampanye.

Mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tersebut, maka begitu penting dan strategis, sukses penyelenggaraan Pilkada memerlukan dukungan peran komunikasi dan informatika. Tidak dapat dibayangkan, pelaksanaan Pilkada dan bahkan Pemilu yang berskala nasional tanpa melibatkan peran serta komunikasi dan informatika. Tidak bisa dibayangkan, manakala proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, dilaksanakan secara konvensional, tidak didukung peran komunikasi dan informatika, maka sudah bisa dipastikan, sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan serta hasilnya, baru diketahui dalam hitungan bulan, waktu yang lama, dan jauh hari baru dipublikasi.



 
Pangkat Ali

Pangkat Ali

Save Our Gumi Paer...LOMBOK Lalu Pangkat Ali, kesehariannya sebagai ASN -Pejabat Fungsional Pranata Humas Permkab.Lobar. Tinggal di Desa Kopang-Lombok Tengah. CP & WA: 081907941070. Fb: Fotografer Kopang & Eliza Agniya

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan