logoblog

Cari

Tutup Iklan

Perlu Penajaman Perencanaan Berbasis Gender

Perlu Penajaman Perencanaan Berbasis Gender

KM LENGGE,- “Dalam pengambilan semua keputusan, desa harus merumuskan Strategi Pembangunan berwawasan gender yang selaras dengan visi Bima RAMAH. Aparatur Pemerintah

Opini/Artikel

KM LENGGE
Oleh KM LENGGE
20 November, 2017 19:06:02
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 8831 Kali

KM LENGGE,- “Dalam pengambilan semua keputusan, desa harus merumuskan Strategi Pembangunan berwawasan gender yang selaras dengan visi Bima RAMAH. Aparatur Pemerintah dan masyarakat harus bekerja keras untuk wujudkan visi tersebut melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, ”.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer saat membuka Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Responsif Gender (PPRG) bagi 26 peserta yang terdiri dari aparatur desa, badan perwakilan desa  (BPD) bagi 5 desa di Kabupaten Bima, Senin (20/11)  di Hotel Lilagraha            

Pada Pelatihan yang merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bima dengan Frederich Eibert Stiftung (FES) Indonesia dan difasilitasi oleh Sekretariat Nasional  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Jakarta dan Perkumpulan Solud NTB tersebut, Wabup yang didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Bima Laily Ramdhani, S.STP dalam sambutannya, “untuk mengintegrasikan Isu gender diperlukan penajaman program untuk memastikan laki-laki maupun perempuan memperoleh manfaat dari kegiatan dimaksud”. Kata Dahlan.            

Dikatakan Wabup, “untuk percepatan pengarusutamaan gender tersebut pemerintah melalui Kementerian terkait telah mengeluarkan peraturan bersama mengenai strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender

 

Baca Juga :


Sebelumnya,  Deputy Direktur Sekretariat Nasional FITRA Misbah Hasan dalam pengantarnya mengatakan , “pelatihan diikuti oleh 26 peserta dari 5 desa di Kabupaten Bima sebagai pilot project.        

Sejak bergulirnya undang-undang desa desa memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola potensi yang ada di dalamnya. Perlu komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk mengelola sumber daya tersebut untuk perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran di tingkat desa”.  Terang Misbah. ( )



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan