logoblog

Cari

Tutup Iklan

NTB Melawan Berita HOAX

NTB Melawan Berita HOAX

Lomba Poster                                      

Opini/Artikel

Wahyu kurniawan
Oleh Wahyu kurniawan
14 November, 2017 16:15:27
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 765 Kali

Lomba Poster

                                                                               NTB melawan berita HOAX

     Percaya atau tidak sekarang ini jamannya berita palsu "Hoax" alias apa yang kamu katakan kalau tidak dibuktikan dengan photo, lawan bicara kamu tidak langsung percaya dengan yang kamu katakan. Berhubung alat komunikasi saat ini sudah canggih dan biaya pengiriman gambar juga masih terjangkau jadi perkataan dibuktikan dengan foto NO PICT = HOAX. Coba kalau penggunaan sosmed belum marak dan ngirim gambar masih lewat MMS. no pict hoax ini tidak akan muncul, kayaknya.

     Hoax dalam bahasa Inggris dapat berarti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung . Jadi dapat ditarik simpulan bahwa hoax adalah kata-kata yang berisi ketidak benaran suatu informasi. Selain berupa tulisan, kita seringkali menjumpai berita hoax ditemukan dalam bentuk tayangan gambar, video maupun animasi yang dibuat dengan teknologi digital dan penuh rekayasa.

     Pesatnya perkembangan telepon pintar membuat publik semakin mudah mengakses beragam informasi dan berita hanya dalam genggaman tangan, namun imbasnya informasi palsu ikut tersebar dengan mudah yang bagi sejumlah orang malah diyakini sebagai kebenaran. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid bahkan menyatakan banyak profesor maupun doktor atau kalangan akademis yang percaya pada "hoax".

      Pengaruh media sosial memang tidak bisa dipungkiri, dikasih foto dan judul langsung menyebar berita hoax tersebut,. Mereka yang percaya pada kabar bohong tersebut, lanjut dia, sebagian besar adalah generasi transisi. Generasi yang lahir belum bersinggungan dengan teknologi dan ketika dewasa mulai kenal dengan teknologi.

     Fenomena hoax yang terjadi saat ini jelas tak sesuai dengan apa yang menjadi suri tauladan dalam ajaran Islam. Rasulullah mengatakan bahwa cukuplah disebut pembohong yakni mereka yang bicarakan semua yang mereka dengar sekalipun isinya benar. Artinya, jangankan menyebarkan berita palsu, Islam sangat menegaskan pentingnya menjaga pendengaran dan penglihatan. Apalagi sampai menyebarkan berita yang terindikasi sebagai sebuah fitnah. Demikian pula tuntutan sejumlah ayat dalam Al-quran, yang meminta umat Islam melakukan tabayyun serta berhati-hati dalam menghadapi kabar bohong.

     Hal ini dikuatkan dengan adanya dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal UU ITE ini disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

     Pada saat ini, tidak sedikit media daring yang terjebak berita hoax, bahkan ada yang sengaja menebarkan hoax sebagai tujuan politik. Dewan Pers mencatat saat ini ada 43.300 media daring di Indonesia. Pada tahun 2014 hanya 254 media saja yang terverifikasi di Dewan Pers. Pada tahun 2015 menyusut tinggal sekitar 180 media.

     Sementara berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi terdapat sekitar 800 ribu situs yang memproduksi berita hoax di internet. Sedangkan menurut data subdirektorat Cyber Crime Polda Metro Jaya, saat ini sedikitnya terdapat sekitar 300 konten media sosial menyebarkan berita hoax. Konten-konten hoax tersebut kebanyakan diproduksi oleh para buzzer politik yang tidak jarang menggunakan nama-nama menyerupai media yang terverifikasi.

     Turunnya tingkat kepercayaan terhadap media mainstream dan keinginan masyarakat mencari berita-berita alternatif, dimanfaatkan oleh segelintir pihak dengan membuat berita palsu (hoax) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berita yang disebarkannya. Kabarnya pendapatan dari para produsen berita hoax tersebut mencapai Rp 25-35 juta per bulan, yang bersumber dari setiap orang yang mengklik berita tersebut. Semakin tinggi klik maka semakin banyak uang yang diperoleh.

     Modus para pembuat berita hoax yaitu mengambil berita dari media lain (umumnya media-media mainstream), kemudian mengubah judul dan isinya, dan disebarkan ke grup-grup pertemanan di media sosial (Facebook, twitter, whatsapp, path, dll), lalu menjadi viral di media sosial.

     Diluar para pembuat berita hoax yang dimotivasi mendapatkan keuntungan dari klik pembaca beritanya. Terdapat produsen lain berita hoax yakni para buzzer politik. Kelompok ini digunakan oleh para politisi, umumnya saat pemilihan legislatif, atau pilkada dan pilpres. Buzzer adalah orang yang sengaja dibayar untuk menaikan citra seseorang atau menjatuhkan citra orang lain, dengan menyebar berita-berita bohong melalui jejaring media social.

    Produsen terakhir dari berita hoax adalah media abal-abal, dan kebanyakan media online. Menurunnya kepercayaan terhadap media mainstream mendorong munculnya beragam media abal-abal. Berita-berita dari media jenis ini cukup banyak dibagikan oleh para ‘penghuni’ media social.

 

Baca Juga :


    Dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada media mainstream, serta meredam gelombang berita hoax. Pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2017. Dewan Pers mulai menerapkan standar kompetensi wartawan dan pemberian barcode kepada media-media yang sudah terverifikasi.

    Standar kompetensi diberikan kepada wartawan setelah melewati ujian tentang pemahaman dasar, pemahaman tentang peralatan, penguasaan teknologi, penguasaan jurnalistik, dan etika yang dilakukan oleh peguruan tinggi, organisasi wartawan, media besar, dan lembaga pendidikan. Kebijakan ini dimaksudkan agar wartawan bertindak lebih profesional.

     Sementara pemberian barcode—kode QR yang bisa difoto dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui apakah situs berita atau media yang dibacanya telah terverifikasi di Dewan Pers atau belum.

      Kode QR terkoneksi dengan data di Dewan Pers yang dapat menjelaskan nomor verifikasi, penanggung jawab, alamat redaksi, nomor telepon, nomor faksimil, dan alamat e-mail. Dengan demikian, orang yang dirugikan oleh pemberitaan media yang bersangkutan bisa mengadu langsung ke Dewan Pers.

    David Kushner, seorang penulis buku dan kontributor The New York Time mengemukakan pendapatnya terkait berita palsu (Jawa Pos, 4/12/2016). Dia mengungkapkan berita palsu hanyalah gejala. Penyakit sesungguhnya adalah berkurangnya keinginan mencari bukti, mempertanyakan sesuatu dan berpikir kritis. Penyakit inilah yang harus dicarikan obatnya. Yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini adalah kemalasan dalam mencari kebenaran terhadap suatu beruta yang beredar. Masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh saat menerima suatu berita. Alih-alih mengecek kebenarannya, justru malah menyebarkan berita yang belum jelas kesahihannya.

     Bisa dibayangkan, bila setengah dari informasi yang dibagikan oleh 129,3 juta nitizen Indonesia adalah berbagi berita bohong (hoax). Maka, wajar jika belakangan ini ada kekhawatiran terhadap rusaknya sendi-sendi kehidupan bangsa akibat masifnya penyebaran berita hoax di media sosial.

     Berdasarkan realitas di atas, Pemerintah dan Dewan Pers harus mempelopori gerakan literasi yang massif yakni gerakan membaca, menulis yang diimbangi dengan membangun kerangka berpikir kritis dan logis untuk membentengi masyarakat dari terpaan tsunami berita hoax.

     Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NTB untuk tidak menyebarkan berita dari media yang misalnya, tidak mau dituliskan alamat kantor dan pemimpin redaksi, isinya tendensius dan tidak cover both sides, serta berpotensi memecah belah bangsa. Di sisi lain, saya juga mengimbau seluruh elemen bangsa agar bersama-sama menjaga sikap dan saling tenggang rasa dengan menghindari hal yang memicu kegaduhan di masyarakat.

     Mari kita terus mendukung segala upaya yang dapat membuat Indonesia lebih kondusif, sejahtera dan ke depannya mampu menjadi katalis teknologi serta informasi bertaraf global. Penulis juga mengajak publik mengadukan konten negatif ke Kominfo dengan mengirimkan email ke aduankonten@mail.kominfo.go.id

#59tahunntb #9tahuntgb

By. Wahyu kurniawan



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2017 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan