logoblog

Cari

Tutup Iklan

Pekik "Merdeka" di Era Keterbukaan Informasi

Pekik

‘Merdeka atau Mati’, ‘Hidup Terjajah atau Mati Syahid’, ‘Pejuang atau Pengkhianat’. Ini adalah padanan anonim yang paling sering kita dengar bahkan

Opini/Artikel

Kampung Media
Oleh Kampung Media
07 Agustus, 2017 22:33:37
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 4504 Kali

‘Merdeka atau Mati’, ‘Hidup Terjajah atau Mati Syahid’, ‘Pejuang atau Pengkhianat’. Ini adalah padanan anonim yang paling sering kita dengar bahkan kita baca dalam lintasan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.  Kata-kata itu, kalau diucapkan 

di era Indonesia kekinian. Maka, hampir sebagian orang akan  berbeda ‘rasa’. Seperti hambar dan hampir kehilangan makna.  Tergerus oleh kemajuan. Kemajuan zaman yang tidak  serta merta berarti kemajuan kesejahteraan.  

Pekik ‘Merdeka” itu Pekik ‘Kesejahteraan’
Dulu, informasi perjuangan kemerdekaan hanya bisa disuarakan dari mulut ke mulut. Dari telik sandi ke telik sandi. Dari kurir ke kurir. Dari surat kabar dan radio, yang paling canggih. Media cetak dan elektronik di jaman perjuangan kemerdekaan pun tidak semerdeka saat ini. Tapi pekik ‘merdeka’ itu menggema ke seantero jagad nusantara. Bukan hanya mengangkasa. Namun juga berdetak dan berdegup kencang seiring detak jantung para founding father bangsa, para pejuang, para kiyai dari pesantren ke pesantren bahkan di kalangan rakyat biasa. Pada Frekwensi yang sama dan nada harmonis seiring seirama. Indonesia Merdeka !!!.

Pekik ‘merdeka’ itu adalah pekik ‘kesejahteraan’.  Informasi kemerdakaan saat itu menjadi milik semua orang, semua bangsa Indonesia. Pekik kegembiraan karena sesaat lagi semua potensi bangsa ini akan berdaya. Pekik keharuan karena bangsa ini tidak lagi imperior di bawah bangsa lainnya. Pekik ‘merdeka’ itu adalah pekik terlepasnya belenggu dan kebuntuan melahirkan ide, gagasan dan pemikiran menjadi bangsa yang besar, bermartabat dan maju. Adakah pekik itu, masih kita rasakan setelah 72 tahun Indonesia Merdeka ? ataukah pekik itu hanya berhenti pada slogan  ‘NKRI Harga Mati’ yang mungkin saja tinggal TNI kita saja yang masih setia menggenggamnya. 

Kemerdekaan atas Hak Informasi.  
Pekik ‘merdeka’ itu adalah perwujudan hak azasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiaban dasar kita sebagai warga negara. Terdapat 46 hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. Secara lebih khusus pada Pasal 28F UUD 1945 – Hak warga negara untuk berkomunikasi. Warga negara berhak untuk berkomunikasi satu sama lain dengan berbagai moda dan bertukar informasi. Pasal 28F UUD 1945 – Hak warga negara atas informasi. Untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, warga negara berhak untuk meperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Secara lebih tegas hak dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. dinyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Bisa saja secara konstitusi, regulasi tentang implementasi hak atas informasi itu telah dipenuhi. Namun, implementasi keterbukaan informasi publik di 72 Tahun Indonesia Merdeka ini haruslah berwujud pada kesejahteraan informasi bagi rakyatnya.
Keterbukaan Informasi mendorong kesejahteraan 
Progress dari Open Government Indonesia (OGI) menyebutkan bahwa  keterbukaan informasi adalah dasar pemerintah yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, layanan publik dan inovasi menuju negara yang progresif, adil dan sejahtera. Hadirnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi babak baru yang lebih nyata    Apalagi, puncak perjalanan sejarah keterbukaan informasi ditandai dengan bergabungnya Pemerintah Indonesia menjadi salah satu perintis gerakan global Open Government Partnership (OGP) pada 20 September 2011, dan kemudian diluncurkan gerakan OGP Indonesia pada Januari 2012.  
Tangga tertinggi dari transparansi informasi diwakili oleh Gerakan OGP (Open Government Partneship) yakni ditandai dengan keterbukaan informasi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Perpektif transparansi informasi jenis ini mengandalkan kepada badan publik khususnya pemerintah untuk memiliki kesadaran penuh untuk membuka informasi publik secara proaktif tanpa harus terlebih dahulu diminta oleh warga masyarakat. 
Informasi publik itu adalah pekik ‘merdeka’
Tingkat kesadaran badan publik dalam makna sesungguhnya bukan lagi sebagai beban namun lebih kepada kewajiban sesuai dengan perintah undang-undang. Tidak ada lagi kekhawatiran berlebih jikalau informasi publik  dibuka akan merugikan pejabatnya atau badan publiknya karena pedoman dalam pelayanan informasi publik pun telah dilengkapi sampai pada peraturan di bawahnya. Begitu pula masyarakat, sejatinya mereka mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara sesuai yang diatur dalam UUD 1945. Sejatinya, jikalau rakyat telah memahami hak dan kewajibannya akan bermuara menjadi kekuatan partisipasi, sedangkan badan publik pun melaksanakan kewajibannya sebagai wujud transparansi. Maka perpaduan antara partisipasi dan transparansi tersebut akan menghasilkan rasa saling percaya (trust). Dengan trust yang terjaga maka kesejahteraan akan teraih. Implementasi keterbukaan informasi publik menjadi parameter handal untuk menguji transparansi dan partisipasi itu sendiri.

Bangsa ini akan sejahtera jikalau keterbukaan terjadi antara seluruh elemen bangsa ini. Jika para pemimpin dan pemimpin daerah jujur pada rakyatnya, apabila para politisi mau terbuka, para birokrat lurus dan sungguh-sungguh pada pengabdiannya. Para pengajar fokus mendidik anak-anak bangsa. Jika seluruh stakeholders bangsa ini ini berjuang dengan penuh kesungguhan mengoptimalkan seluruh potensi bangsa lahir bathin mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Mengedepankan politik kebangsaan bukan lagi berbicara kelompok dan kepentingan. 

 

Baca Juga :


PBukankah pekik ‘merdeka’ kita semakin parau dan kehilangan makna? Bukankah para veteran, jompo, bahkan ‘gelandangan bangsa’ dan mereka yang berada di pinggiran kota dan garis perbatasan lebih kuat pekikan ‘merdeka’ karena mereka terlantar, lapar dan tidak terurus ?. mungkin mereka hanya bisa bangga karena kepalanya masih mendongak menatap sang Merah Putih Berkibar  di angkasa. Tapi mereka tak bisa lagi mendengar biola lagu kebangsaan mengiringinya. Karena telinga mereka tak lagi mendengar informasi cita-cita kemerdekaan itu. Tiada informasi pembangunan itu. Tak ada informasi publik di sekitar mereka. Karena pejabat-pejabat  publik sedang sibuk berupacara dan bersendau gurau. Entahlah. Dirgahayu Indonesia Kita, 72 Tahun sudah Kita Merdeka. Tapi Kemerdekaan Hak Informasi Publik masih harus terus diperjuangkan. Ayo..Buka Informasi Publik, Hak Anda Untuk Tahu. ‘Merdeka!!!’.(An10)

By : Najamuddin Amy, S.Sos.,MM
(Wakil Ketua Komisi Informasi NTB, Founder Actioner Indonesia Mahasiswa Doktoral PSDM Universitas Airlangga Surabaya)

​lustrasi foto: Net



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008 - 2017 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan