logoblog

Cari

Problematika Kepemimpinan Kepala Sekolah

Problematika Kepemimpinan Kepala Sekolah

KM. BEGIBUNG - Berbagai problematika yang dialami pendidikan saat ini diantaranya adalah masih bamnyak kepala sekolah yang belum mampu mendongkrak mutu

Opini/Artikel

ZULKARNA
Oleh ZULKARNA
06 November, 2016 16:46:10
Opini/Artikel
Komentar: 0
Dibaca: 67381 Kali

KM. BEGIBUNG - Berbagai problematika yang dialami pendidikan saat ini diantaranya adalah masih bamnyak kepala sekolah yang belum mampu mendongkrak mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan banyak faktor salah satunya kurang memahami dan memiliki kompetensi supervisi  sebagai salah satu dari lima kompetensi yang dipersaratkan. Sebagai indikasi dari ketidak mampuan tersebut adalah perhatian, fikiran, dan waktu mereka kurang difokuskan pada proses pembelajaran yang merupakan roh dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Education core bussiness). Sebagian besar waktu mereka (kepala sekolah) gunakan hanya untuk pekerjaan-pekerjaan bersifat administratif dan seremonial seperti membuat program-program, menghadiri rapat-rapat dan undangan acara kedinasan, sehingga porsi waktu yang digunakan untuk mendukung pembelajaran sangat minim.

Memang bukan rahasia lagi, faktor lain yang menyebabkan hal tersebut di atas karena mereka tidak tahu apa yang harus kerjakan. Mereka cendrung terliat sebagai simbol belaka. Mereka hanya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran. Selain beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, ada beberapa faktor lain mengapa kepala sekolah tidak fokus terhadap tugas dan pungsinya utamanya adalah:

  1. Adanya kepala sekolah yang memegang jabatan rangkap, misalnya menjadi ketua komite di sekolah lain, menjadi ketua di organisasi-organisasi kemasyarakatan bahkan menjadi kepala sekolah di sekolah lain seperti kepala madrasah sebuah yayasan atau sekolah swasta lainya. Kasus ini juga terjadi di salah satu sekolah seperti yang dilansir  Koran Tempo, 24 November 2004,  Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga  kota Solo menyatakan akan mencopot Kepala sekolah SMA 1 Solo karena selama 2 tahun kepala sekolahnya belum pernah melakukan supervisi kelas, sehingga pemantauan evaluasi kegiatan belajar-mengajar di sekolahan favorit di kota Solo tersebut kurang berjalan. Kepala sekolah dinilai terlalu banyak tugas di luar sekolah karena jabatan rangkap dilakoni diantaranya sebagai sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Surakarta, pelaksana pendidikan di Kawasan Timur Indonesia, dan juga pendiri akademi perawat di Karanganyar.
  2. Tidak sedikit kepala sekolah yang tidak menguasai kompetensi kepala sekolah yang dipersaratkan oleh Permen No. 13 tahun tahun 2007, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi sosial, khususnya kompetensi supervisi. Pada kompetensi ini kepala sekolah harus mampu melaksanakan:
    1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
    2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
    3. Menindak lanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Namun pada kenyataannya mereka tidak memahami kompetensi yang dimaksud di atas. Salah satu penyebabnya adalah sistem pengrekrutan kepala sekolah tidak sesuai dengan mekanisme yang jelas. Ada beberapa kepala sekolah diangkat bukan karena kompetensi yang dimiliki, namun kerena lebih kepada nuansa politis. Mereka yang diangkat adalah orang-orang yang dianggap telah berjasa pada pemilihan salah satu calon kepala daerah, atau lebih populer dengan politik balas jasa.

Lalu bagaimana solusinya agar perhatian, pikiran dan waktu kepala sekolah lebih dicurahkan pada dukungan terhadap pembelajaran?

 

Baca Juga :


Dari pembahasan di atas maka solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

  1. Mempertegas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 yang mengatur ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. Adapun tujuannya adalah agar pegawai negeri sipil yang bersangkutan terfokus pada pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Ini berarti seorang kepala sekolah tidak boleh memangku jabatan rangkap misalnya menjadi kepala sekolah di sekolah lain atau jabatan lain yang bisa menghambat tupoksinya.
  2. Peran pengawas sebagai supevisor manajerial dan supervisor akademik harus secara rutin memantau dan membina kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi sebagai  edukator dan sebagai supervisor. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para kepala sekolah dibidang tugasnya sebagai edukator dan supervisi agar mampu mengelola proses supervisi kelas secara professional yang akan berdampak pada perhatian kepala sekolah  terhadap proses pembelajaran.
  3. Sistem pengrekrutan kepala sekolah harus jelas dan sesuai dengan mekanisme yang jelas pula sehingga akan menghasilkan kepala sekolah yang memiliki kompetensi seperti dipersaratkan oleh Permen No. 13 tahun tahun 2007 yaitu 5 kompetensi kepala sekolah dimana salah satunya adalah kompetensi supervisi yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Bukan pengangkatan didasarkan atas dasar balas jasa.
  4. Peningkatan sumber daya kepala sekolah melalui pendidikan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kualitas sehingga memiliki kompetensi yang memadai yang mampu meningkatkan kualitas kinerja sebagai kepala sekolah terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di mana mereka bertugas.
  5. Kepala Dinas pendidikan harus menggerakkan para kepala sekolah untuk membangun budaya sharing kepemimpinan (leadership sharing) di lingkungan sekolah masing-masing agar kepala sekolah tidak menjadi penguasa tunggal (single fighter) di sekolahnya yang berdampak pada ketidak fokusan terhadap tupoksinya, terutama dalam proses pembelajaran di sekolahnya.

Demikian sedikit sumbsngsih pemikiran penulis, semoga tulisan ini dapat menginspirasi kita semua khususnya bagi para penentu kebijakan (decission maker) dan para praktisi pendidikan didalam mengemban tugas berat dalam rangka meraih salah satu tujuan negara yang ternaktub dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia IV yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa“. (Zul). -01



 
ZULKARNA

ZULKARNA

Nama penulisnya adalah Zulkarna, S,Pd., MBA, HP. 087865194075

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan