logoblog

Cari

Tutup Iklan

ITDC: Insya Allah Tidak Dalam Cerita

ITDC: Insya Allah Tidak Dalam Cerita

Kesempatan mengikuti pembicaraan antara Gubernur NTB - Dr. TGH M. Zainul Majdi dengan PT. ITDC diwakili Direktur Operasionalnya Edwin Dharmasetiawan di

Opini/Artikel

bakohumas
Oleh bakohumas
20 November, 2015 13:23:08
Opini/Artikel
Komentar: 1
Dibaca: 4556 Kali

Kesempatan mengikuti pembicaraan antara Gubernur NTB - Dr. TGH M. Zainul Majdi dengan PT. ITDC diwakili Direktur Operasionalnya Edwin Dharmasetiawan di San Marco Venezia Italia tanggal 6 September 2015, menyisakan kenangan manis. Secara garis besar setidaknya 3 hal penting disampaikan Gubernur NTB saat itu. Pertama, perlunya revitalisasi managemen PT. ITDC dengan managemen baru yang sungguh-sungguh berkomitmen membangun KEK Mandalika. Kedua, adanya representasi Pemerintah dan masyarakat NTB didalam PT. ITDC agar bisa mengawal aspirasi masyarakat dan Pemerintah daerah serta mengontrol kinerja PT. ITDC. Ketiga, kalau begini begini terus tanpa ada progress yang signifikan, lebih baik PT. ITDC lempar handuk dan berikan kami membangun kawasan yang sudah lama ditelantarkan ini, kata Gubernur NTB dengan tegas.

Sesungguhnya, apa yang dilontarkan Gubernur NTB di San Marco itu, juga disampaikannya ketika berkesempatan bertemu Presiden atau Wakil Presiden serta menteri-menteri yang berkompeten terhadap permasalahan KEK Mandalika. Selain Gubernur, Politisi dan senator Dapil NTB di Senayan, politisi udayana bahkan anggota sekretariat dewan kawasan KEK Mandalika juga sama- sama berjuang dan selalu bersuara lantang di berbagai forum yang membahas KEK Mandalika.

Alhamdulillah nampaknya gayung bersambut, pucuk dicinta ulampun tiba. Pertama, tanggal 22 Oktober 2015, terjadi pergantian jajaran anggota Dewan Direksi PT. ITDC. 3 orang anggota dewan direksi termasuk Ida Bagus Wirajaye - direktur utama, fahrudin - direktur keuangan dan I Made Cakra direktur operasional diganti. Satu-satunya direksi yang bertahan adalah Edwin Dharmasetiawan direktur pengembangan. Adapun penggantinya adalah Abdulbar M. Mansoer sebagai Direktur Utama, AA Ngurah Wirawan direktur operasional dan Jatmiko K. Santosa direktur keuangan. Kedua, Senin 2 November 2015, di Lantai sembilan Kementerian BUMN, Deputi Bidang Usaha, Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN - Edwin Hidayat Abdullah membacakan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia - Indonesia Tourism Development Coorporation ( ITDC ) nomor SK - 215/MBU/11/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbatas ( Persero ) PT ITDC.

Empat orang yang diangkat sebagai Dewan Komisaris PT. ITDC itu adalah I Gede Ardika - Mantan Menteri Pariwisata selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Dadang Rizki Ratman - Dirjen Destinasi Kementerian Pariwisata, Triarko Nurlambang Ketua Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia dan Lalu Gita Ariadi Assisten perekonomian dan pembangunan NTB sebagai Komisaris. Dewan Komisaris ini menggantikan Dewan Komisaris sebelumnya yaitu Sapta Nirwandar - mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Komisaris Utama, Ida Bagus Kadek Subiksu, Suahasil Nazara dan Dadan Wildan sebagai Komisaris. Alhasil, dua point tuntutan Gubernur NTB untuk akselerasi pembangunan KEK Mandalika yaitu revitalisasi dan representasi sudah terpenuhi dengan baik. Kini PT ITDC di nakhodai wajah- wajah baru baik di jajaran dewan direksi maupun dewan komisaris yang tentu membuncahkan harapan-harapan baru. Lalu apa kerja mereka selanjutnya?

Peluang dan Tantangan

Hadirnya wajah baru dijajaran dewan direksi dan dewan komisaris PT. ITDC ini disatu sisi jelas merupakan peluang emas untuk melakukan percepatan pembangunan Mandalika Resort yang langkahnya masih terseok-seok. Jajaran dewan direksi dan dewan komisaris yang baru, di tuntut tidak boleh berlama-lama melakukan orientasi mengenali permasalahan. Ini sebuah tantangan, mereka harus mampu bekerja cepat terlebih di dalam jajaran dewan direksi masih ada wajah lama yaitu direksi pengembangan sebagai jembatan yang tentu telah memiliki catatan-catatan detail tentang apa yang harus dan akan segera dikerjakan.

Setidaknya ada 3 hal penting harus menjadi fokus dewan direksi yang akan menjadi atensi dan perlu pengawalan dewan komisaris. Pertama, PT ITDC harus dirasakan, dilihat kehadiran dan keberadaannya di kawasan mandalika resort. Bagaimanapun Pemerintah dan jajaran PT ITDC harus memahami bahwa KEK Mandalika Resort ini bagi masyarakat dan pemerintah daerah di NTB adalah mega proyek dengan ekspektasi yang luar biasa tinggi sehingga harus benar-benar mendapatkan atensi dan penanganan yang serius. Bagaimana sebuah mega proyek akan berjalan dengan baik bila fakta lapangannya seakan tidak bertuan? Untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan masalah-masalah kecil saja harus ke kantor pusat di Denpasar atau Jakarta? Siapa yang bertanggung jawab di lokasi atas berbagai modus operandi berbagai oknum yang bisa saja berbuat sesuatu tindakan yang justru pada saatnya nanti akan mempersulit keadaan? Seseorang selevel pimpinan proyek belumlah cukup representatif untuk menangani dinamika dan problematika Mandalika yang peka dan kian kompleks di lahan yang luas assetnya 3 kali luas Kawasan Wisata Nusa Dua Bali.

Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap PT ITDC harus hadir berkantor di Kawasan Mandalika Resort dan secara struktur organisasi perlu dipimpin oleh pimpinan selevel direksi atau apapun nomenklaturnya yang dapat dengan cepat dan lugas mengambil keputusan dan kebijakan. Seiring dengan kian bergairahnya iklim investasi ke NTB, nyaris setiap hari Pemerintah Propinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di datangi calon-calon investor yang ingin bekerjasama membangun di kawasan Mandalika Resort. Minat investor ini kadang layu sebelum berkembang karena sulitnya berkoordinasi dengan PT. ITDC. Memang, selama ini bukannya PT. ITDC tinggal diam seribu basa. Kerja-kerja administratif dan konsultatif terus dilakukan, baik penyusunan berbagai dokumen awal perencanaan pembangunan kawasan termasuk langkah kerjasama PT. ITDC dengan jajaran Kepolisian Daerah NTB untuk menjaga keamanan kawasan dan kerjasama dengan jajaran Kejaksaan Tinggi NTB dalam penyelesaian sengketa tanah agar permasalahan tanah yang belum Clear and clean dapat tertuntaskan dengan baik. Namun semua itu dinilai belumlah cukup. Dibutuhkan aksi lebih kongkrit dan terobosan yang lebih progresif agar KEK Mandalika segera terbangun sebagai Ecoresort yang unggul dan berdaya saing internasional.

Kedua, harus segera ada penampakan bangunan fisik di Kawasan Mandalika. Pembangunan badan jalan di Songgong sepanjang 4 km dengan lebar 90 meter untuk berbagai utilitas (listrik, air, telekomunikasi, gas), harus berlanjut dengan pembangunan infrastruktur dasar lainnya di dalam kawasan. Infrastruktur dasar itu sangat dibutuhkan para investor, dan hal ini tidak boleh sekedar wacana belaka. Bukankah Presiden RI sudah dilaporkan dan menyatakan kesanggupan untuk mendukung percepatan KEK Mandalika dengan mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 250 Miliar tahun 2015 dan Rp. 1,8 triliun pada tahun 2016? Bagaimana kelanjutannya?

 

Baca Juga :


Ketiga, segera melakukan penyelesaian masalah pertanahan yang masih menggantung, belum Clear and clean yang ada di dalam kawasan mandalika seperti di sekitar Gunung Meresek, Bateq Bantar, Pantai Seger, Kute dan lainnya. Dari HPL seluas 1.130,3 Ha, yang sudah clear and clean seluas 995 Ha dan masih terdapat 135,3 Ha diklaim masyarakat. Berdasarkan hasil kerja tim yang dibentuk Gubernur NTB untuk menyelesaikan lahan yang diklaim masyarakat diperoleh bukti bahwa 16 titik seluas 24,80 Ha sudah dibayar, 2 titik seluas 0,94 Ha perlu pendalaman dan 13 titik seluas 109,59 Ha belum dibayar oleh PT ITDC ( dulu LTDC ). Kini, PT ITDC harus berada pada posisi lebih aktif dalam penyelesaian masalah pertanahan ini sesuai dengan fakta, data yang tertuang di dalam "Buku Putih" pembelian tanah yang dimiliki PT. ITDC serta tentu mengacu pada peraturan dan ketentuan pertanahan yang berlaku. Manakala permasalahan ini tidak segera terselesaikan akan berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang kian rumit di kemudian hari.

Alhamdulillah, Dalam 2 minggu mengikuti dari dekat kiprah jajaran direksi baru, nampak ada kerja positip dan progresive yang sudah, sedang dan akan segera dilakukan antara lain : pertama, Tanggal 2 November 2015 setelah pelantikan dewan komisaris, dilanjutkan dengan penandatangan MoU antara PT. ITDC dengan Aekom - konsultan arsitek untuk mendesain Hotel Pullman. Kedua, Tanggal 6 November 2015 dalam suasana BIL tertutup karena erupsi Gunung Barujari, dengan menggunakan transportasi darat dan laut, direktur utama dan direktur pengembangan PT. ITDC datang ke Lombok menghadap dan melaporkan ke Gubernur NTB berbagai program kegiatan jangka pendek dan menengah yang sedang dan akan segera dilakukan dikawasan Mandalika Resort.

Ketiga, tanggal 10 November 2015 di Mataram dilakukan Focus Group Discussion (FGD) tindak lanjut rencana pendirian Sekolat Tinggi Pariwisata Negeri yang kemudian di sebut Politeknik Pariwisata di Kawasan Mandalika. Pihak Kementerian Pariwisata dalam TA 2016 menyiapkan anggaran untuk pembangunan fisik Politeknik Pariwisata Mandalika. Lahan sudah tersedia disiapkan PT. ITDC seluas 15 Ha, tinggal proses administrasi penghibahan ke pengelola Politeknik Pariwisata Mandalika yang tentu harus sepengetahuan dan persetujuan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan yang terkait lainnya. Dari aspek akademik, Politeknik Pariwisata Mandalika ini siap memulai tahun ajaran dengan menerima mahasiswa baru mulai tahun 2016 mendatang. Hingga terbangunnya kampus Politeknik Pariwisata Mandalika yang permanen di Kawasan Mandalika, untuk 3 tahun pertama proses perkuliahan akan berlangsung di kompleks pendidikan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Propinsi NTB yang disiapkan oleh Pemerintah Propinsi NTB.

Keempat, Tanggal 13 November 2015, PT. ITDC dan Islamic Development Bank (IDB) bertemu Gubernur NTB, melaporkan rencana kerjasama dukungan pendanaan pembangunan Mandalika Resort dengan menghadirkan investor dari negara- negara di Timur Tengah. IDB berkomitmen membantu pembangunan NTB tidak hanya di sektor pariwisata tapi juga agroindustri yang potensial. Kelima, tanggal 25 November 2015 direncakan rapat pleno jajaran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk konsolidasi program termasuk juga membahas kelanjutan PMN tahun 2015 yang masih dalam proses pembuatan PP dan diharapkan dapat dicairkan pada awal Desember 2015.

Keenam, insyaallah bila tidak ada halangan, direncanakan sekitar tanggal 11-13 Desember 2015 ( tentatif ) Presiden Jokowi akan diupayakan melakukan kunjungan kerja ke NTB untuk kedua kalinya ditahun 2015 ini. Insyaallah, 3 agenda penting yang akan dilakukan adalah : pertama, peletakan batu pertama Hotel Pullman di Mandalika Resort yang rencananya sekitar 242 kamar dilahan seluas 4 Ha. dengan estimasi biaya Rp. 600 Miliar. Kedua, membuka secara resmi Muktamar Nasional ICMI di Mataram. Ketiga, grand launching mulai beroperasinya RSUP NTB di Dasan Cermen serta agenda tambahan lainnya. Bila agenda tersebut dapat terselenggara dengan baik maka ini sekaligus merupakan "kado indah" bagi masyarakat dan Pemerintah Propinsi NTB yang tanggal 17 Desember 2015 mendatang akan merayakan Hari Ulang Tahun ke 57 ( 57 = liMA tuJUh = MAJU ) Propinsi NTB yang kali ini bertema "AYO KERJA - NTB MAJU ADIL SEJAHTERA. Dirgahayu NTB dan semoga ITDC : Insyaallah Tidak Dalam Cerita. wassalammmm. [Oleh : H. Lalu Gita Ariadi]

photo: seniorcitizen.travel



 

Artikel Terkait

1 KOMENTAR

  1. KM Kaula

    KM Kaula

    21 November, 2015

    yang lebih peting adalah apun pinal dari semuanya bisa bermuara pada peningkatan ekonomi rakyat bukan peningkatan ekonomi konglomerat.


 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008 - 2017 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan